Fajar Terkini

SUMBAR

Kota Padang

Enam Orang Diciduk KPK

Jakarta (fajar sumbar.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT), Kamis (4/1). Enam orang berhasil diciduk pada dua lokasi dalam operasi senyap perdana di tahun 2018.
“Sekira enam orang yang diamankan di sana,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta Selatan, kemarin.

Dikatakan Febri, enam orang yang diamankan itu di antaranya satu orang dari pihak swasta di Surabaya, Jawa Timur dan sisanya berhasil diamankan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan.

“Enam orang tersebut termasuk salah satu kepala daerah, ada pihak swasta juga dan pejabat pengadaan setempat,” katanya dikutip VIVA.co.id.
Lebih jauh Febri mengatakan, orang yang diamankan saat ini masih menjalani pemeriksaan di Mako Brimob Kalimantan Selatan. “Mereka yang diamankan di Kalsel akan dibawa ke kantor KPK Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut,” kata dia.

Dari Kalsel dilaporkan, kepala daerah yang ditangkap sebagaimana dikatakan Febri Diansyah itu adalah Bupati Hulu Sungai Tengah, Abdul Latif. Ia ditangkap terkait kasus dugaan suap.

Bupati yang menjabat sejak 2016 itu diketahui terakhir menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK pada 2015 lalu atau saat masih menjabat sebagai anggota DPRD Kalimantan Selatan dan menjadi calon Bupati Hulu Sungai Tengah.

Berdasarkan laman acch.kpk.go.id yang diakses VIVA.co.id, pada Kamis 4 Januari 2018, tercatat Abdul Latif memiliki harta sekitar Rp41.156.022.960. Jumlah harta kekayaan yang dilaporkan Abdul Latif ini melonjak tajam dibanding harta kekayaan yang dilaporkan sebelumnya yakni pada 8 Januari 2004. Saat itu, Abdul Latif mengaku memiliki harta 6.092.169.451.

Dalam LHKPN terakhirnya, Abdul Latif dikatakan memiliki harta tak bergerak berupa 36 bidang tanah dan bangunan yang terdiri dari enam bidang tanah di Banjar Baru, satu bidang tanah di Balangan serta satu bidang tanah dan bangunan di Banjar. Selebihnya atau 28 bidang tanah dan bangunan milik Abdul Latif tersebar di sejumlah lokasi di Hulu Sungai Tengah.
Secara total, tanah dan bangunan milik Abdul Latif senilai Rp36.557.454.000.

Tanah dan bangunan itu  bertambah banyak dibanding LHKPN pada 2004. Saat itu, Abdul Latif mengaku hanya memiliki 12 bidang tanah di Hulu Sungai Tengah senilai Rp3.204.050.000.
Selain tanah dan bangunan, Abdul tercatat memiliki harta bergerak berupa transportasi. Dalam LHKPN pada 2015, Abdul disebutkan memiliki satu unit mobil Jeep Wrangler senilai Rp900 juta. Padahal, di LHKPN pada 2004, Abdul Latif mengklaim memiliki 10 unit motor dan 9 unit mobil berbagai merk, yang harganya ditaksir sekira Rp1,8 miliar.

Abdul Latif juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya berupa logam mulia seharga Rp112.200.000 dan harta bergerak lain senilai Rp110 juta. Harta bergerak lainnya ini merupakan penambahan atas data sebelumnya.

Tak hanya itu, Abdul Latif juga memiliki harta berupa giro atau setara kas lainnya senilai Rp3.476.368.960. Jumlah ini meningkat dibanding LHKPN pada 2004 yang hanya sekitar Rp972.668.451. Dalam LHKPN 2015 maupun 2004 Abdul Latif tercatat tidak memiliki utang piutang.

Di Surabaya

Tidak hanya di daerah Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, KPK juga melakukan OTT di daerah Surabaya. “Betul, ada giat (OTT) di Hulu Sungai Tengah Kalsel dan Surabaya,” kata Ketua KPK, Agus Rahardjo dikonfirmasi awak media melalui pesan singkatnya, Kamis kemarin.
Ditanyai siapa yang terjaring di Surabaya, Agus mengaku belum dapat menjelaskan lebih rinci. Agus pun enggan menjelaskan lebih dini apakah OTT di Surabaya tersebut masih berkaitan dengan operasi penangkapan di Kalsel.

Agus lantas berjanji akan mengumumkannya sesegera mungkin, setelah tim satuan tugas KPK yang di lapangan merampungkan tugasnya. “Tunggu konferensi pers lebih lanjut,” kata Agus. (fs-001)

Previous
« Prev Post

Berita Lain:

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *