Sumbar

Padang

Fajar Terkini

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Pemko Jangan Terlalu Jauh Campuri LPM

Padang (fajarsumbar.com) - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Padang meminta pemko jangan terlalu jauh mencampuri organisasi kemasyarakatan LPM, sebab organisasi itu sudah punya anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) sendiri dan punya kepengurusan dari pusat sampai ke daerah.




Wakil Ketua DPD LPM Kota Padang, Erwin didampingi, Ketua DPC LPM Kecamatan Padang Barat dan Ketua LPM Kelurahan Padang Pasir, Arisman Nur kepada sejumlah wartawan, Senin (22/1/2018) menyebutkan, pemko jangan ikut campur dengan mengeluarkan aturan sendiri tentang kepengurusan organisasi kemasyarakatan tersebut.

“Pemko jangan pula mengeluarkan aturan sendiri, masa bakti kepengurusan LPM, akibatnya tumpang tindih dengan aturan yang telah dilahirkan pada Munas III LPM,” ujar Erwin yang juga kordinator bidang organisasi kelembagaan dan kemitraan advokasi hukum HAM dan perundang-undangan tenagakerja dan transmigrasi Kota Padang.

Pemko Padang telah melanggar AD dan ART hasil Munas III LPM pada 2016 dengan menerbitkan Perda No. 9 tahun 2017. Salah satu perda itu masa bhakti kepengurusan LPM hanya tiga tahun. Hal itu bertentangan dengan hasil Munas III LPM pada 2016 yang menyebutkan masa bhakti pengurusan LPM sampai lima tahun.

Sebelum lahirnya Perda masih dalam Ranperda, pengurus DPD LPM telah melakukan hearing (dengar pendapat) dengan anggota DPRD Padang yang akan mensyahkan Ranperda jadi Perda tentang LPM tersebut. “Banyak masukan yang kami kemukakan saat itu untuk kesempurnaan Ranperda, sampai tertundanya Ranperda itu jadi Perda. Selanjutnya kami tidak lagi diundang, tahunya Ranperda itu disahkan jadi Perda,” sesalnya.

Menurutnya, banyak persoalan pasal demi pasal dalam Perda tersebut. Salah satu contoh bagian keempat pasal 43 ayat 2, tidak dibenarkan pengurus/anggota partai politik untuk jadi pengurus LPM.

Menurutnya, berdasarkan hasil Munas III LPM pada 21 Desember 2016 dan ketentuan yang dimuat dalam AD/ART dalam pasal 37 ayat 2; bahwa masa jabatan pengurusan LPMD/K selama lima tahun.

Menurutnya, DPD LPM telah mensosialisasikan AD dan ART, selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan jalannya roda organisasi dan kebijakan organisasi dan keputusan tersebut berlaku sejak ditetapkan 21 Desember 2016.

Begitu juga dalam hasil munas tersebut, pengukuhan dan pengesahan susunan pengurus LPM dilaksanakan oleh LPM satu tingkat di atasnya.

Menurut Erwin gubernur sudah mengeluarkan surat edaran dan sampai saat ini surat edaran itu belum dicabut. Sebagaimana surat edaran gubernur bernomor: 411.3/106/BPM-2015 yang ditujukan kepada bupati dan walikota se-Sumbar pada 2 Maret 2015 lalu yang isinya, kepala daerah agar mempedomani hasil Munas LPM II tentang AD/ART LPM dalam pembentukan pengurus LPM kabupaten/kota.

Pengukuhan dan pengesahan susunan Pengurus dan personalia LPM dilaksanakan oleh LPM, satu tingkat di atasnya sesuai dengan AD/ART LPM pasal 18 poin 4, pasal 19 poin 4 dan pasal 20 poin 4.

Sehubungan hal tersebut, maka keputusan gubernur Sumbar No. 12 tahun 2002 tentang pedoman umum pembentukan LPM di Sumbar ditarik dan tidak berlaku hingga dikeluarkan keputusan yang baru. Sedangkan tugas dan fungsi LPM dalam pembangunan partisipatif tetap mengacu kepada keputusan gubernur Sumbar nomor 61 tahun 2004.

Pemko Padang pun telah mengeluarkan surat edaran menyikapi surat edaran gubernur Sumbar tersebut. Surat edaran itu dikeluarkan pada 24 Maret 2015 yang bernomor: 414.298 BPMPKB-PM/III/2015. Isinya hampir sama, hanya tujuan surat tersebut seluruh camat se-Kota Padang.

Menyangkut polemik tersebut, Kabag Pemerintah Kota Padang, Arfian saat dihubungi, Selasa (23/1/2018) menyebutkan, lahirnya  Perda No. 9 tahun 2017 tentang LPM tersebut atas perubahan Perda No. 32 tahun 2002 setelah konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Disebutkan, pemerintah hanya mengakui keberadaan LPM kelurahan saja dan tidak mengakui keberadaan DPC dan DPD LPM.  “Lahirnya Perda No. 9 tahun 2017 tersebut pemko mengacu pada undang-undang lebih tinggi yang mengatur tentang keberadaan LPM ini,” tambahnya.(fs-001)

Previous
« Prev Post

Berita Lain:

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *