Fajar Terkini

SUMBAR

Kota Padang

Pemprov Sumbar belum Bisa Bentuk Cabang Dinas Pendidikan

Padang (fajarsumbar.com) - Peralihan kewenangan pendidikan menengah dari kabupaten/kota ke provinsi masih meninggalkan pekerjaan rumah bagi Pemprov Sumbar. Dengan wilayah yang luas, Pemprov Sumbar ternyata tidak bisa membentuk cabang dinas dalam mengelola pendidikan menengah di seluruh pelosok.





Sejatinya, peluang untuk membuka cabang dinas, hanya saja harus memilih hilangnya sejumlah jabatan eselon IV di Dinas Pendidikan Sumbar. Karena itu, menjadi dilema bagi Pemprov Sumbar. Kemungkinan, hanya akan ada cabang dinas berjalan, artinya pejabat yang memegang tanggung jawab wilayah tersebut tidak perlu berkantor di daerah, namun tetap di Dinas Pendidikan Sumbar.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Ali Asmar mengatakan usulan yang diberikan oleh Kemendagri, jika ingin membentuk cabdin, maka Pemprov Sumbar perlu dilakukan pemangkasan terhadap eselon IV di Dinas Pendidikan Sumbar. Eselon IV yang merupakan jajaran jabatan tingkatan Kepala Sub Bagian (Kasubag) itu, dipindahkan menjadi Kepala Cabdin. Namun, melihat adanya pemangkasan ditingkat eselon IV itu, Sekdaprov menilai bukanlah sebuah hal yang bagus.

Disebutkannya, mengingat ada sekira 18 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pendidikan Sumbar yang memiliki jabatan sebagai Kasubag, sementara yang di Sumbar hanya akan dibentuk delapan cabdin. Artinya, ada 10 orang PNS yang harus non job, karena kouta untuk dipindahkannya eselon IV menjadi Kepala Cabdin lebih sedikit, ketimbang yang akan dipangkas. “Sekarang coba kita hitung, ada 18 orang selama ini bekerja yang mengisi jabatan menjadi Kasubag di Dinas Pendidkan Sumbar. Dikarenakan dibentuknya cabdin, 18 orang itu harus dimutasi menjadi Kepala Cabdin. Sementara kuota untuk menjadi Kepala Cabdin hanya ada delapan orang, otomatis yang sisanya 10 orang yang sebelumnya memiliki jabatan Kasubag, mau tidak mau harus non job,” katanya, Kamis (4/1).

Untuk itu, Ali menegaskan setelah menimbang tentang usulan yang diberikan oleh Kemendagari ke Pemprov Sumbar, maka Pemprov Sumbar memutuskan tidak akan membentuk cabdin. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi non job yang terbilang cukup banyak di jajaran eselon IV di Dinas Pendidikan Sumbar.

Meski Pemprov Sumbar memastikan tidak akan membentuk cabdin, namun sebagai upaya untuk memaksimalkan melakukan pengawasan dan melayani guru-guru SMA/SMK yang ada di daerah, Pemprov Sumbar mempunyai istilah melakukan cabdin berjalan. “Jadi, di sini akan ada perjalanan dinas bagi eselon IV bersama timnya dalam menjalankan tugasnya yakni melakukan candin berjalan itu,” ungkapnya.

Menurutnya cara seperti itu akan lebih tepat ketimbang membentuk cabdin dan di tempatkan di delapan daerah tersebut. Hal positif lainnya para eselon IV bisa memperlihatkan kinerjanya dengan dilimpahkannya sebagai penanggungjawab cabdin berjalan, sehingga tidak ada istilah Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif.

Pembentukan cabdin berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2017. Dalam aturan itu diatur pedoman pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota. Berkaitan dengan cabang dinas itu yang bisa menentukan daerah Provinsi dan itu terbatas, kewenangan yang saat ini hanya di otonomikan sampai tingkat Provinsi, karena ada beberapa kewenangan sudah ditarik ke provinsi diantaranya adalah kewenangan mengenai kehutanan, kelautan dan perikanan, pertambangan dan kewenangan pendidikan SMA/SMK. (fs-001)

Previous
« Prev Post

Berita Lain:

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *