Fajar Terkini

SUMBAR

Kota Padang

Tuntaskan Normalisasi Maransi - Banda Luruih, Butuh Rp300 Miliar Dana Pusat

PADANG (fajarsumbar.com) - Normalisasi Batang Maransi-Banda Luruih, Padang, belum juga selesai. Padahal, banyak kawasan akan terbebas dari banjir jika proyek ini tuntas. Butuh anggaran sekitar Rp300 miliar lagi untuk menuntaskannya.




Sementara, APBD provinsi tak sanggup. Sumbar butuh bantuan dana APBN dan kerja sama dengan Balai Sungai Wilayah V.

Kawasan yang akan bebas dari banjir jika normalisasi ini selesai, di antaranya sekitar area By Pass, Koto Tangah, Kelumpang, Belimbing, Kayu Kalek dan sampai ke Lubuk Buaya. Demi tak banjir Batang Maransi-Batang Luruih perlu normalisasi. Apalagi di daerah sekitar batang tersebut memang telah berubah menjadi pemukiman sehingga tak lagi bisa menjadi penahan kandungan air dalam tanah seefektif dulu.

Ketua Komisi IV, DPRD Sumbar, M. Nurnas mengatakan tahun 2018 ini, pada APBD Sumbar dianggarkan dana Rp7,5 miliar untuk normalisasi tersebut. Namun jika hanya mengandalkan dana APBD, pengerjaannya baru benar-benar akan selesai paling cepat 10 tahun lagi. Itu pun jika rutin tiap tahun dianggarkan.

“Jika kita ingin cepat selesai, jalan satu-satunya harus ada dana APBN. Kita berharap gubernur bisa membujuk pemerintah pusat untuk pengangggaran tersebut,” ujar Nurnas, Senin (8/1).
Jika dengan dana APBD, normalisasi Batang Maransi-Banda Luruih itu sudah dikerjakan sejak 2012. Namun belum juga selesai seutuhnya.

Nurnas menjelaskan, sebenarnya pengerjaan normalisasi tersebut merupakan wewenang Balai Sungai V. Namun, beberapa tahun terakhir tak juga dianggarkan pada dana Balai Sungai V. Namun pemerintah provinsi memahami pentingnya normalisasi tersebut demi mengahalau banjir. Akhirnya dianggarkanlah pada APBD provinsi.

Menurut dia, akan sangat baik jika Balai Sungai V bisa berkoordinasi dengan Pemprov Sumbar dalam menentukan proyek pembangunan yang akan dikerjakan tiap tahunnya dengan dana APBN. Program yang dikerjakan Balai Sungai V seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan di Sumbar. Hal ini dikarenakan sudah menjadi kewenangan Balai Sungai untuk membuat infrastruktur terkait perairan di Sumbar baik.

“Balai Sungai V memang organisasi vertikal. Namun bukan berarti tak berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk menentukan proyek mana yang perlu dikerjakan lebih dulu,” ujarnya.

Pembebasan Lahan
Proyek normalisasi Batang Maransi-Banda Luruih juga sempat terhambat karena pembebasan lahan. DPRD Sumbar berharap pada 2018 ini tak ada lagi masalah pembebasan lahan. Apalagi dana sudah dianggarkan, yakni Rp7,5 miliar dari dana APBD, yakni untuk penguatan tebing sungai.
“Jangan sampai dana sudah dianggarkan tapi proyek tak bisa dilaksanakan karena terkendala pembebasan lahan,” ujar Nurnas.

Untuk masalah pembebasan lahan ini merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, yakni Pem ko Padang. Saat DPRD mem bahasan APBD 2018, Pemko Padang menyatakan tak ada lagi kendala dalam pembebasan lahan, sehingga dana pun dianggarkan pada APBD provinsi.
“Jika saat akan dianggarkan, pemko mengataka tak ada lagi masalah pembebasan lahan, maka Pemko Padang harus menjamin itu hingga akhir tahun 2018 sampai proyek pembangun an selesai,” ujarnya. (fa-001)

Previous
« Prev Post

Berita Lain:

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *