Fajar Terkini

SUMBAR

Kota Padang

Masalah Pengeras Suara Masjid, Pemerintah Tak Bisa Intervensi

Jakarta (fajarsumbar.com) - Kementerian Agama (Kemenag) memiliki regulasi yang mengatur penggunaan pengeras suara untuk keperluan ibadah di masjid.Namun aturan itu berisi imbauan tanpa sanksi.

Di sisi lain, penggunaan pengeras suara oleh masjid beberapa kali memicu perdebatan, termasuk antara Persatuan Gereja-gereja
Jayapura (PGGJ) dan Majelis Ulama Indonesia cabang Papua.

"Pemerintah pusat dan daerah tidak bisa mengatur masjid secara ketat. Itu kembali ke pengelola masjid untuk bertoleransi dengan kondisi di sekitarnya," kata Juru Bicara Kemenag, Mastuki, Selasa (20/03).

Suara azan masjid di Papua: Mencari titik temu demi perdamaian di Tanah Tabi
MUI telaah pengeras suara masjid dan pemutaran kaset mengaji
Wapres minta pengeras suara masjid diatur
Aturan penggunaan pengeras suara oleh masjid tertuang dalam Instruksi Dirjen Bina Masyarakat Islam Kemenag nomor KEP/D/101/1978.

Regulasi itu memuat lima poin, antara lain pengeras suara digunakan oleh imam atau pembaca Alquran yang fasih bersuara merdu.

Selain itu, pengguna pengeras suara diminta tidak meninggikan suara doa, dzikir, dan salat. Merujuk kaidah agama, instruksi itu menyebut hanya suara azan yang memang harus ditinggikan.

Mastuki mengatakan mayoritas masjid di Indonesia didirikan dan dikelola oleh masyarakat secara swadaya. Pemerintah, kata dia, hanya berwenang mengatur masjid raya.

"Yang bisa mengontrol adalah masyarakat sendiri, ini bagian dari hubungan antarumat beragama," ujarnya.

Sebelum PGGJ mempersoalkan pengeras suara sejumlah masjid di Jayapura, Dewan Masjid Indonesia beberapa kali mendorong pengaturan teknologi itu secara detail.

Permintaan itu diutarakan Boediono saat menjabat wakil presiden tahun 2012 dan Jusuf Kalla yang menduduki jabatan serupa pada 2015.

Persoalan pengeras suara ini, menurut Mastuki, tak akan terjadi jika pengelola masjid bijak. Penyebabnya, kata dia, pengeras saura itu menjadi pro dan kontra di antara umat Islam, apalagi di luar komunitas Muslim, seperti Papua.

"Di Papua, banyak umat Kristen di sekitar masjid. Ketika mendirikan umat ibadah, selain menaati aturan yang ada, harus lihat juga konteks sosial di daerah masjid itu berada."

"Ada hukum adat atau hukum tak tertulis yang mengharuskan pengelola masjid arif dan bijaksana," kata Mastuki.

Pegiat hak asasi manusia di Papua, Yan Christian Warinussy, mendorong pemerintah daerah menengahi perbedaan pendapat antara PGGJ dan MUI. Ia khawatir persoalan pengeras suara itu membesar.

"Harus dicari jalan keluarnya melalui dialog," ujarnya melalui sambungan telepon.

Yan berharap persoalan pengeras suara itu tidak menghambat umat Muslim di Jayapura menjalankan ibadah. Apalagi, kata dia, warga Papua sejak lama telah terbiasa mendengarkan azan magrib.

"Tanah ini tanah adat Papua, bukan tanah agama a atau b. Semua orang bisa beribadah," tuturnya.

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, jumlah warga yang memeluk Islam di Jayapura mencapai 29.118 orang. Di seluruh Papua, komunitas Islam terdiri dari 450.096 jiwa.

Adapun, umat Kristen di Papua berjumlah 1,8 juta jiwa. Sementara itu, pemeluk Katolik mencapai 500.000 orang, Hindu 2.420 orang, dan Buddha 1.452 orang.

Yan mengatakan, di Papua terdapat pula pemeluk aliran kepercayaan hingga sekte atau denominasi dari agama-agama besar, salah satunya Ahmadiyah. "Di Papua tidak hanya satu agama saja. Saya Kristen tapi adik saya Islam, keluarga saya di Teluk Bintuni dan Fakfak dari dulu menganut Islam. Ada juga yang Katolik."

"Itu menurut saya mencerminkan kebhinekaan di tanah Papua," kata Yan.

Sebelumnya, Ketua Umum PGGJ, Pendeta Robbi Depondoye, menyebut dialaog antara pihaknya dan MUI telah berlangsung dan turut disaksikan perwakilan pemerintah lokal.

Robbi tetap pada permintaan lembaganya, bahwa suara azan melalui pengeras suara sebaiknya diarahkan ke dalam masjid.

Namun Ketua MUI Papua, Saiful Islam Al Payage, menolak permintaan tersebut. "Itu terlalu jauh, permintaan yang tak mungkin dipenuhi."

Meski begitu, Saiful berkomitmen tak ingin memperlebar persoalan tersebut."Kami saling menghargai dan menghormati, dan membangun tanah Papua yang damai," kata Payage. (bbc indonesia)

Previous
« Prev Post

Berita Lain:

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *