Fajar Terkini

Padang

Sumbar

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Masalah Tanah di Padang, Anggota DPR Turun Tangan

Padang (fajarsumbar.com) -  Anggota DPR akhirnya turun tangan untuk menyelesaikan masalah tanah 765 hektare di Kota Padang yang jadi polemik berkepanjangan. Anggota DPR Komisi III itu turun ke Padang, Jumat (2/3). 

Masalah tanah itu mengurung rakyat di Padang. Tokoh-tokohnya bergabung dalam Forum Nagari Tigo Sandiang. Ribuan orang ini berhadapan dengan sekelompok kecil orang, yaitu Lehar Cs.
Kasus ini lantas menjadi perhatian anggota Komisi III DPR, Tifatul Sembiring dan Naser Jamil. Kedua wakil rakyat itu turun ke lapangan dan bertemu dengan Kapolda Sumbar, Irjen Fakhrizal, Jumat (2/3).



Setelah mendengar keterangan dari Kapolda dan disepakati pengukuran tanah dihentikan dulu. “Kami tadi sepakat dengan Kapolda supaya pengukuran dihentikan dulu, sebab masyarakat mengira pengukuran berjalan seolah-olah mau dieksekusi,” ujar Tifatul Sembiring.

Dikatakan, di luar isu banyak dan dikatakan Kapolda dikatakan berpihak. “Setelah kami dalami Kapolda itu bersikap netral dan saya berterima kasih kepada beliau dan beberapa hari ke depan beliau akan mengumpulkan pihak-pihak untuk mencarikan solusinya,” ujar Tifatul.

Disampaikan Tifatul, supaya tidak membuat salah paham semua pihak, untuk itu masyarakat supaya  bisa saling menjaga diri membuat suasana di Sumbar kondusif, apalagi menjelang pilkada dan pilpres.

“Saya berterima kasih kepada Pak Kapolda, karena beliau akan memediasi masyarakat. Karena  beliau saya yakin putra Minang nggak mungkin juga akan bikin kisruh di kampung sendiri. Jadi ini suatu hal yang bagus nanti kami bawa juga masalah ini ke komisi III karena sudah masuk juga ke arsip kita untuk pembahasan dan termasuk disampaikan juga raker dengan pak Kapolri,” kata Tifatul.

Fakhrizal berterima kasih  kepada Tifatul dan Naser yang sudah menangani persoalan ini supaya cepat selesai. “Sudah disepakati tidak ada pengukuran dulu, kita akan carikan solusi. Kapolda netral atas persoalan ini. Jangan percaya isu-isu yang tidak benar dan menganggu ketentraman masyarakat,” ujar Kapolda.

Naser Jamil melihat masyarakat Sumbar patut bersyukur dan berterima kasih karena kasus tanah yang sudah menjadi isu nasional dapat diselesaikan tanpa ada kerusuhan besar.

“Kapoldanya orang Minang kemudian Kanwil BPN juga orang Minang jadi suasana kebatinan ini bisa menyelesaikan masalah ini. Bukan berarti orang luar tidak bisa menyelesaikan masalah tapi dengan posisi ini sesama orang awak bisa diselesaikan,” kata Naser.
Surat ke presiden

Kami Forum Nagari Tigo Sandiang, yang mewakili masyarakat Tiga Nagari di tiga  Kecamatan di Padang, berkirim surat kepada prsiden pada 1 Maret 2018.
Surat ituberisi antara lain, agar presiden melarang Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Padang,  mengukur tanah yang disengketakan oleh Lehar,

“Bahwa Forum Nagari Tigo Sandiang, yang mewakili ribuan masyarakat, juga telah menyurati Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Padang, agar tidak melakukan pengukuran atas tanah yang diklaim Lehar di tiga Kecamatan, karena luas atau batas sepadan dan alas hak .Lehar untuk mengklaim tanah tersebut sedang dikoreksi oleh Pengadilan Negeri Padang dengan mekanisme Perkara Bantahan atau Perlawanan, dengan surat Tanggal 26 Februari 2018,” demikian bagian lain isi surat itu.

Surat diteken oleh Marzuki Onmar dan Evi Yandri Rajo Budiman, sebagai ketua dan sekretaris Forum Nagari Tigo Sandiang. (fs-001)

Previous
« Prev Post

Berita Lain:

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *