Sumbar

Padang

Fajar Terkini

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Mencoblos Menggunakan Identitas Orang Lain, Diancam Dipidana

Padang, fajarsumbar.com - Menggunakan identitas orang lain untuk memilih dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) bisa dipidana. Termasuk yang bisa dipidana adalah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali.

“Sementara untuk tindakan yang dilarang adalah mendokumentasikan surat suara yang sudah dicoblos sebelum dimasukkan ke kotak suara untuk tujuan tertentu,” kata Ketua Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang Riki Eka Putra, kemarin.

Dikatakan, sanksi pidana dari tindakan tersebut diatur dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2017. Riki menyebutkan sesuai dengan pasal 178 huruf (a) dan (b), sanksi menggunakan identitas orang lain untuk memilih bisa diancam pidana kurungan maksimal 72 bulan penjara. Sedangkan untuk sanksi memilih lebih dari satu kali ancaman pidananya lebih berat lagi yaitu maksimal 108 bulan kurungan.

Sementara, untuk mendokumentasikan surat suara yang sudah dicoblos di bilik suara sebelum dimasukkan ke kotak suara, Riki hanya menegaskan larangannya namun yang pasti hal tersebut menurutnya juga bisa diancam sanksi pidana sesuai aturan perundang-undangan.

Untuk itu ia mengimbau masyarakat pemilih di Padang untuk tidak melakukan tindakan tersebut. Dia mengajak, setiap masyarakat yang sudah mendapat undangan memilih form model C6 untuk dapat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pemungutan suara, Rabu 27 Juni 2018 mendatang.

“Mengingat beratnya sanksi pidana tersebut, sebaiknya masyarakat menggunakan hak pilih masing-masing dan datang langsung ke TPS pada hari pemungutan suara,” ajaknya.

Riki menjelaskan, secara umum, tahapan pelaksanaan pilkada hingga saat ini sudah berjalan baik. Namun demikian, beberapa potensi masalah masih menjadi tantangan yang harus diperhatikan. Di antara potensi persoalan yang akan dihadapi seperti mengelola pemilih yang tidak terdaftar namun berhak memilih.

“Kemungkinan adanya pemilih yang berhak memilih namun tidak terdaftar dalam DPT bisa saja terjadi, dan itu harus diakomodir berdasarkan aturan,” ujarnya.

Untuk menanggulangi persoalan tersebut, pihaknya telah melakukan kerjasama dengan Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Kerja sama dimaksud dilakukan dengan membuka call center yang hanya bisa digunakan oleh jajaran pelaksana pemilihan mulai dari tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hingga ke KPU.

“Sistem ini berfungsi untuk mengklarifikasi identitas calon pemilih melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk memastikan bahwa yang bersangkutan benar adalah warga yang berhak memilih. Kerja sama ini dilakukan untuk memastikan seluruh warga wajib pilih bisa menggunakan hak pilihnya,” lanjut dia. (bambang)

Previous
« Prev Post

Berita Lain:

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *