Fajar Terkini

SUMBAR

Kota Padang

Humas Bekerja Profesional Sampaikan Informasi Sesuai Fakta dan Data, Tidak Pencitraan


Padang, fajarsumbar.com - Peran humas di pemerintahan sangat strategis. Karena, humas merupakan garda terdepan untuk menyampaikan beragam informasi baik itu terkait kebijakan maupun pembangunan kepada masyarakat. Maka, humas bekerja profesional.

"Humas itu merupakan bagian dari pemerintah. Karena humas berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait kebijakan maupun pembangunan kepada masyarakat, untuk itu humas mesti bekerja profesional sesuai aturan," ujar Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno saat membuka  pertemuan Badan Koordinasi Humas (Bakohumas) kabupaten/kota, instansi provinsi dan lembaga vertikal di Sumatra Barat (Sumbar) di Aula Kantor Gubernur, Senin (20/8/2018).

Menurut Irwan, bekerja profesional itu dengan menyampaikan informasi atau berita kepada masyarakat mesti sesuai dengan fakta dan data. Tidak boleh kesannya mencitrakan.

"Jadi, sesuai fakta dan data. Apa adanya. Tidak boleh pencitraan, jika salah diperbaiki. Jangan dibenar-benarin. Untuk itu, humas mesti bisa menggali dan menganalisa informasi dengan baik sehingga masyarakat dapat memahaminya," katanya.

Lanjut Irwan, jika tidak ada humas dalam pemerintahan bisa kacau. Sebab, perkembangan informasi saat ini melalui media sosial (medsos) sangat cepat. Maka, humas berperan dalam meredam berita yang tidak benar yang makin banyak di medsos.

"Berita tidak benar ini sangat banyak bertebaran, apalagi yang disampaikan tidak sesuai fakta dan data. Ini mesti ditangkal humas sehingga masyakat tidak mencerna informasi atau berita yang tidak benar melalui medsos.

Untuk itu, humas mesti memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana memahami mana berita benar dan tidak benar. Terutama, yang ada di medsos," tuturnya.

Selain itu, humas mesti proaktif dalam membangun komunikasi dengan media dan wartawan. Karena, humas tidak bisa bekerja sendiri.

"Bangunlah komunikasi dengan media dan wartawan dengan baik. Sehingga, informasi yang diberikan akan semakin tersampaikan kepada masyarakat," katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menyebutkan, peran humas sangat penting disini. Apalagi, mencegah media abal-abal yang bertujuan untuk melakukan pratek pemerasan terhadap pejabat maupun pemerintah daerah. Untuk itu humas yang berada di lingkungan pemerintah daerah mesti membuat semacam peraturan untuk mencegah ini terjadi.

"Untuk itu, agar praktek media abal-abal ini tidak terjadi. Maka, humas mesti membuat peraturan dalam hal kerjasama media. Diantaranya media tersebut sudah terverivikasi dewan pers, jelas perusahaannya, pimpinan redaksinya dan wartawannya. Jangan sampai mengeluarkan anggaran untuk kerjasama dengan media yang tidak jelas asal usulnya," tuturnya.

Sebut Yosep, saat ini ada sekitar  47 ribu media di Indonesia. sekitar 2.000 hingga 2.500 tercatat sebagai media cetak, sekitar 44.300 media online, 600 media televisi dan sekitar 400 media radio.

"Baru sekitar 2.200 yang terferivikasi, artinya tidak sampai 5 persen dari jumlah media yang ada," katanya.

Kesempatan yang sama, Kepala Biro Humas Setdaprov Sumbar, Jasman mengungkapkan untuk mencegah media abal-abal ini untuk kerjasama, Pemprov Sumbar telah menerbitkan Peraturan Gubernur No. 30 tahun 2018 tentang penyebarluasan informasi penyelengaraan pemerintah di lingkungan Pemprov Sumbar.

"Jadi dari pergub itu, untuk media yang ingin bekerjasama dengan Pemprov Sumbar yakni media itu paling utama harus terverivikasi administrasi. Pimred harus dengan kompetensi wartawan utama. lengkap data perusahaan  dan jelas kantor redaksinya, ada perwakilan wartawan di media center. Aktif penerbitan dalam dua tahun terakhir serta tidak didanai pihak asing," tuturnya. (melati)

Previous
« Prev Post

Berita Lain:

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *