Fajar Terkini

SUMBAR

Kota Padang

Kerugian Gempa Lombok Capai Rp8,8 Triliun


Jakarta, fajarsumbar.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut penghitungan sementara kerugian gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi Rp8,8 triliun. Nilai ini bertambah dari prediksi sebelumnya yang sebesar Rp7,7 triliun.

Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Harmensyah mengatakan BNPB bersama instansi terkait hingga kini masih terus melakukan upaya-upaya merehabilitasi Lombok seperti sebelum terjadi gempa. Nilai kerugian terse but juga masih terus dihitung BNPB.

“Kita sekarang sudah melakukan kajian kebutuhan pasca bencana. Kita cek, kita hitung, berapa sih besarnya kerusakan dan kerugian. Untuk sementara kita mempe roleh nilai Rp8,8 triliun untuk kerusakan dan kerugian,” kata Harmensyah di Forum Merdeka Barat (FMB), Jakarta, Senin (27/8).
Harmensyah menjelaskan perhitungan itu meliputi sejumlah sektor yang dikaji. Mulai permukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas sektor seperti kelistrikan. Dia mengatakan dana milik BNPB tidak mencukupi untuk menutup kerugian tersebut.

Untuk itu, dia mengatakan pemerintah pusat membantu pemerintah daerah untuk mencukupi dana kerugian itu. BNPB hingga kini masih melakukan penghitungan berapa besaran nilai yang dibutuhkan untuk merehabilitasi NTB seperti sebelum gempa.

Nantinya BNPB juga segera membuat rencana bantuan hibah kepada Kementerian Keuangan. Pada Oktober 2018 mendatang diharapkan pendanaan hibah tersebut sudah bisa ditransfer ke rekening kas umum daerah.

“Nanti akan kita tentukan berapa besarnya, nilai kebutuhan, sehingga kita bisa membangun kembali rumah-rumah yang rusak, infrastruktur yang rusak, ekonomi produktif masyarakat yang harus dikembangkan, di sektor sosial termasuk rumah sakit, rumah ibadah, termasuk sekolah, termasuk di sektor lain seperti listrik kita butuhkan,” ujarnya dikutip detikcom.
17.400 rumah rusak

BNPB mencatat ada 17.400 rumah rusak akibat gempa NTB tersebut. Jumlah itu diperkirakan masih terus bertambah karena BNPB masih melakukan pendataan bersama Pemprov NTB.

“Jadi sekarang ini kita melakukan pendataan dan verifikasi sudah mencapai 17.400 (rumah), jumlah akhirnya berapa tidak tahu. Tapi kita akan terus melakukan ini secepatnya agar pemulihan ini dapat dilakukan dengan baik,” ujar Kepala BNPB Willem Rampangilei usai rapat di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin kemarin.

Rumah warga yang rusak akibat gempa tersebut nantinya akan mendapat bantuan dana untuk perbaikan. Saat ini BNPB terus melalukan persiapan untuk membantu pembenahan rumah warga dibantu TNI/Polri. “Kita mengerahkan tenaga dari TNI/Polri untuk membantu masyarakat membersihkan puing-puing rumah,” kata Willem.

Untuk membantu perbaikan rumah warga, pemerintah juga bekerjasama dengan dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Pemprov Jawa Timur untuk penyediaan bahan baku bangunan. Nantinya akan ada depo bangunan di setiap desa dan kecamatan.

“Sehingga dengan sudah dibersihkan dari puing, lalu bahan bangunannya ada, masyarakat diberikan pendampingan teknis dari mahasiswa yang kami siapkan ada sekitar 2 ribu orang. Dengan demikian maka pemulihan untuk perumahan bisa dilakukan secara cepat,” ujarnya.

Willem memastikan pihaknya memperhatikan akuntabilitas dari pendataan rumah warga yang rusak. Data rumah rusak tersebut nantinya akan diverifikasi oleh tim dari kementerian dan lembaga terkait.
“Setelah verifikasi maka rumah itu di-SK-kan oleh bupati. Setelah hasil verifikasi itu BNPB akan mengajukan kepada Menteri Keuangan tentang uang (bantuan). Yang sudah disebutkan oleh Bapak Wagub bahwa rusak berat Rp50 juta, sedang Rp25 juta, dan ringan Rp10 juta,” jelasnya.

Saat ini BNPB tengah menyiapkan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi (Renaksi) terkait penanganan gempa NTB. Renaksi tersebut berupa dokumen petunjuk bagi kementerian, lembaga terkait, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.

“Apa yang menjadi tugas/tanggung jawabnya lalu dicantumkan sumber anggarannya. Perintah dari bapak presiden melalui bapak wapres bahwa rehabiltiasi/rekonstruksi ini untuk perumahan sudah selesai pada akhir Maret, dikasi waktu kami 8 bulan, sedangkan untuk keseluruhannya sampai Agustus tahun depan,” tuturnya.

Untuk fasilitas umum yang rusak akibat gempa, BNPB juga sudah bekerjasama dengan Kementerian PUPR untuk mendirikan sekolah-sekolah sementara, rumah sakit sementara, rumah ibadah sementara. Dengan demikian kegiatan sosial dan perekonomian warga menjadi tidak terganggu.

“Jadi pemulihan di lima sektor pemukiman, infrastruktur, fasilitas sosial, fasilitas umum, lalu ekonomi dan lintas sektoral. Artinya, bangunan-bangunan dari pemerintah dan sebagainya itu akan kita lakukan pemulihan segera,” paparnya. (*)

Previous
« Prev Post

Berita Lain:

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *