Fajar Terkini

SUMBAR

Kota Padang

Komite Advokasi Daerah untuk Cegah Korupsi

Direktur PJKAKI KPK, Sujanarko memberikan pemaparan terkait KAD di Aula kantor gubernur Sumbar, Kamis (30/8). (Melati)

Padang, fajarsumbar.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI membentuk Komite Advokasi Daerah (KAD) di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Hal itu sebagai salah satu upaya untuk mencegah korupsi khususnya di sektor bisnis.

Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK, Sujanarko dalam sambutannya menyampaikan KPK berupaya mengajak pemerintah daerah dan pengusaha swasta duduk bersama mencari solusi terhadap permasalahan berusaha di Sumbar.

“KAD ini yang ke 26 di Indonesia. Artinya sudah ada 25 Provinsi lain yang telah memiliki KAD,” ucap Sujanarko saat pembentukan KAD di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Kamis (30/8).

Pembentukan KAD Antikorupsi  yang digagas oleh KPK, kata Sujanarko  tidak hanya dibentuk di tingkat daerah tetapi juga tingkat nasional. Di tingkat nasional, komite ini bernama KAD Nasional Antikorupsi . Sebagai permulaan telah ada lima sekttor yang digarap di tingkat nasional yaitu minyak dan gas, pangan, infrastruktur, kesehatan dan kehutanan.

Disampaikannya dari hasil Focus Group Discussion yang dilakukan KPK bersama asosiasi naungan Kadin Sumatera Barat dan akademisi dari Universitas Andalas, ditemukan permasalahan seputar persaingan usaha yang tidak sehat, ketidak sesuaian regulasi antara pemerintah pusat dengan daerah, kurangnya perlindungan pemerintah daerah terhadap pengusaha lokal, indikasi penyelewengan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa dengan maraknya fee proyek, dan prosedur pemberian izin usaha yang lama, panjang serta tidak sesuai dengan peraturan.

“Kenyataanya yang banyak tertangkap oleh KPK berasal dari kalangan penguasa. Jumlahnya lebih banyak dari pada ASN,”ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Sumatera Barat Irwan Prayitno mengucapkan terima kasih kepada KPK yang membantu dalam meningkatkan iklim usaha secara “sehat” di Sumbar.

 “Kami ingin pengusaha bersama pemerintah dapat bersatu pembentukan karakter bangsa, sehingga iklim usaha yang tidak hanya kondusif serta mampu menumbuhkan pengusaha baru,” ujarnya.

Ketua Kadin Sumbar, Ramal Saleh mengatakan bahwa pihaknya bersama Asosiasi pengusaha di Sumbar akan terus bersinergi dan berkomitmen untuk menghindari korupsi.

”Khususnya pada badan usaha serta pemerintah Provinsi Sumbar bersama untuk mencegah terjadinya korupsi di provinsi Sumbar,” ucapnya. (melati)

Previous
« Prev Post

Berita Lain:

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *