Fajar Terkini

SUMBAR

Kota Padang

Sumbar Targetkan 60 Ribu Ha Peremajaan Perkebunan Sawit

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat, Candra. (melati)

Padang, fajarsumbar.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat (Sumbar) menargetkan peremajaan atau replanting perkebunan kelapa sawit seluas 60 ribu haktare terpenuhi.

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat, mencatat hingga Agustus 2018, luas lahan perkebunan kelapa sawit yang telah diremajakan 10.300 haktare.

"Lahan seluas 10.300 haktare itu tersebar di sejumlah daerah antaranya di Kabupaten Pasaman Barat, Dhamasraya, Pesisir Selatan, Agam, dan beberapa daerah lainnya," ujar Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat, Candra, usai rapat replanting kebun sawit dengan kabupaten /kota di Kantor Gubernur Sumbar, Rabu (15/8/2018).

Candra menuturkan, pemerintah telah menyediakan dana hibah Rp25 juta untuk peremajaan sawit, seluas 60 ribu hektare lahan di Sumbar. Ia berharap, masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan adanya alokasi dana hibah untuk peremajaan ini, karena jumlahnya cukup besar, yakni mencapai sekitar Rp4 triliun.

Ia menjelaskan, dana hibah replanting perkebunan sawit tersebut diberikan bagi sawit yang sudah berumur lebih dari 25 tahun, atau bagi sawit yang produksinya kurang dari 10 ton per hektare/tahun. Masyarakat pemilik kebun dapat mengusulkan kepada dinas perkebunan kabupaten dan kota, agar mendapatkan dana tersebut.

"Jika sudah diusulkan, nanti akan ada verifikasi terkait dengan status lahan. Karena salah satu syaratnya adalah status lahan harus jelas, jika tidak punya sertifikat, maka ada alas hak atau surat keterangan dari wali nagari,” tuturnya.

Menurutnya, masyarakat yang mengusulkan untuk peremajaan itu, harus berkelompok, meski begitu pemilik lahan boleh orang perorangan. Namun, pencairan tetap melalui kelompok. Di Sumatera Barat, saat ini ada sekitar 3.000 kelompok tani sawit.

Syarat lainnya harus ada dana pendamping. Karena Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian menghitung estimasi biaya kebun sawit sampai menjadi kebun, membutuhkan Rp45-55 juta per hektare. Dengan demikian, jika ada dana hibah, maka butuh dana pendamping sekitar Rp25 juta.

“Sejauh ini, dua hal itu menjadi masalah dalam pengajuan peremajaan sawit, sehingga sedikit saja masyarakat yang mengajukan usul memperoleh dana hibah tersebut,” katanya.

Candra juga menambahkan lahan sawit di Sumbar yang layak replanting mencapai 97 ribu hektare. Pelaksanaan program ini adalah tahap kedua setelah di Sumatera Barat, dan Riau.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, sertifikat tidak harus ada karena kebanyakan lahan di Sumbar adalah tanah ulayat. Untuk itu, ia meminta kabupaten/kota yang mendapatkan dana hibah repranting agar segala untuk menuntaskan persyaratan pencairan.

"Dana hibah ini sangat bermanfaat bagi petani. Sayang kalau tidak diurus dan ditindaklanjuti," katanya. (melati)

Previous
« Prev Post

Berita Lain:

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *