Fajar Terkini

SUMBAR

Kota Padang

Saber Pungli Sumbar Ungkap 20 Kasus OTT

Ketua Saber Pungli Sumbar, Kombes Dody Marsidy, didampingi Kabid Humas Polda, Kombes Syamsi serta pejabat lainnya memperlihatkan barang bukti OTT dalam ekspos kasus di Mapolda, Rabu (19/9). (guspa caniago)

Padang, fajarsumbar.com - Satuan tugas (Satgas) Saber Pungli Sumbar mengung kapkan 20 kasus pungli dalam operasi tangkap tangan (OTT) di beberapa daerah Sumbar. Sebagian tersangkanya sudah ada yang divonis majelis hakim.

Terakhir ini tim bentukan Gubernur Sumbar itu juga melakukan OTT di Pasaman Barat dengan tersangka Sukarmanto. Pelaku ditangkap karena diduga melakukan pungli dalam pengurusan dan pengambilan sertifikat.tanah, program PTSL tahap II 2017.
Ketua Tim Saber Pungli Sumbar, Kombes Dody Marsidy, didampingi Kabid Humas Polda, Kombes Syamsi serta pejabat lainnya, Rabu (19/9) dalam ekspos kasus mengatakan sejak dibentuk, Tim Saber Pungli Sumbar telah melakukan OTT sebanyak 20 kasus. "Sebagian tersangka sudah ada yang mendekam di Lapas,"ujar Dody.
Dikatakan untuk kasus OTT di Pasbar, persisnya di Jorong Sidomulyo, Nagari Desa Baru, Ranah Batahan, Pasaman Barat, ditangkap satu orang, Kamis (13/9).
Pelaku digerebek dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dipimpin AKBP Noortjahyo di rumahnya. Dalam penangkapan itu, petugas menyita uang Rp29.750.000, sertifikat tanag 374 buah, buku catatan penerimaan dan pengeluaran serta sejumlah bukti lainnya.
Tersangka ditangkap setelah mendapat informasi dari masyarakat, ada dugaan pungutan dalam penerimaan sertifikat tanah Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) II  2016/2017.
Info tersebut ditindaklanjuti oleh Ketua Tim Saber Pungli Sumbar, Kombes Dody Marsidy dan memerintahkan AKBP Noortjahyo melakukan penyelidikan ke lokasi.
Setelah berkordinasi dengan petugas setempat, Tim Saber Pungli mendatangi rumah pelaku. Setelah melakukan pengintaian, petugas  langsung mencokok pelaku yang sedang transaksi dengan warga yang akan mengambil sertifikat.
Dari tersangka disita uang Rp700.000,
kemudian dilakukan penggeledahan di rumahnya dan ditemukan uang Rp 29.000.000 dan tumpukan sertifikat yang belum diambil warga.
Dikatakan, dalam transaksi pengambilan sertifikat tanah, pelaku memungut biaya Rp700 ribu hingga 800 ribu untuk satu persil.
Menurut informasi, kegiatan pelaku sudah berlangsung sejak 2016 dan sertifikat yang sudah diambil dari BPN sejak 2016 sebanyak 800 buku.
Untuk pengambilan satu sertifikat setiap warga diminta uang Rp800.000. Kini, pelaku serta beberapa saksi diperiksa di Mapolda.
Dody menceritakan, kasus tersebut termasuk atensi dari Presiden Jokowi saat kunjungan kerja ke Dharmasraya beberapa bulan lalu.
"Kasusnya masih didalami, guna mengungkapkan tersangka lainnya,"ujar Irwasda Polda itu. (guspa)

Previous
« Prev Post

Berita Lain:

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *