Fajar Terkini

SUMBAR

Kota Padang

Wagub: Kebutuhan Kapal Patroli di Mentawai Mendesak


Padang, fajarsumbar.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat (Sumbar) menyatakan kebutuhan kapal patroli baru untuk pengawasan di perairan Kepulauan Mentawai sudah mendesak. Kapal patroli di Mentawai dibutuhkan untuk banyak hal, yakni pengawasan, illegal fishing,  pengawasan turis asing, dan fasilitas SAR bila ada kecelakaan.

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menyebut, saat ini Sumbar baru memiliki dua kapal patroli utama untuk mengawasi seluruh perairan. Terbaru adalah Kapal Pengawasan (KP) Tenggiri dengan laju tempuh 10 knot.

Padahal, idealnya Perairan Sumbar diawasi oleh empat unit kapal. Wilayah pengawasannya, satu unit di Perairan Pasaman Barat, satu unit di Pesisir Selatan, satu unit mengawasi Sumbar bagian tengah, dan satu unit khusus Kepulauan Mentawai. Sumbar membutuhkan dua unit kapal patroli baru, agar pengawasan optimal.

"Kami ingin ada kapal dengan kecepatan 20 knot. Agar bisa tindak cepat kalau ada kecelakaan atau illegal fishing. Jadi Padang ke Mentawia bisa 3 jam saja," kata Nasrul usai memimpin rapat pengadaan kapal patroli di Kantor Gubernur Sumbar, Kamis (13/9).

Selama ini, mobilitas manusia antara Sumbar bagian daratan dan Kepulauan Mentawai masih terbatas oleh moda transportasi. Normalnya, Kota Padang dan Kepulauan Mentawai biasa ditempuh dalam waktu 8-12 jam dengan kapal motor biasa. Dengan adanya, kapal patroli berkecapatan di atas 20 knot, jarak Padang-Mentawai bisa ditempuh dalam waktu 3 jam saja, khususnya bila ada situasi darurat.

Menurut Nasrul, kebutuhan anggaran untuk pengadaan kapal patroli mencapat Rp 15 miliar untuk dua unit kapal). Namun alokasi anggaran untuk pengadaan kapal patroli belum bisa dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019. Pemprov Sumbar masih akan berkonsultasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman untuk mempercepat proses pengadaan kapal patroli.

"Perairan di Kepulauan Mentawai dikenal menjadi salah satu lokasi favorit praktik penangkapan ikan secara ilegal, baik oleh kapal asing atau kapal lokal. Mereka sering menangkap ikan dengan cara-cara yang tak ramah lingkungan,"tutur Wagub.

Nasrul menilai praktik ini harus ditekan, salah satunya dengan menyiagakan kapal patroli dengan kecepatan laju di atas 20 knot.

Selain untuk illegal fishing, pengawasan di Perairan Kepulauan Mentawai juga perlu dilakukan untuk mengantisipasi adanya masuknya turis asing tanpa izin.  Apalagi Mentawai sudah dikenal memiliki ombak besar dan surga bagi para peselancar dunia. (melati)

Previous
« Prev Post

Berita Lain:

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *