Fajar Terkini

SUMBAR

Kota Padang

Belum Terakreditasi, PT Tidak Boleh Lakukan Wisuda


Padang, fajarsumbar.com - Kepala LLDIKTI Wilayah X, Prof. Dr. Herri, mengingatkan semua aparatur sipil negara (ASN) agar netral dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

Itu dikatakan Herri pada upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, di halaman LLDIKTI Wilayah X, Senin (1/10). Memasuki tahun politik, semua ASN dan dosen agar bersifat netral. Ada aturan yang mengatur dan sanksi bagi ASN yang melanggar, kata Herri.

Berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang No.5/2014 tentang ASN disebutkan bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Selain itu, sebagai warga negara jangan sampai gara-gara Pilpres terjadi pertengkaran. Suami istri di rumah, teman di kantor tersinggung dan tidak saling tegur akibat mem-posting informasi yang saling merendahkan ataupun menghina di media sosial.

"Kita bebas memilih siapa yang akan dipilih asal tidak memaksakan kehendak pada orang lain. ASN dilarang ikut politik praktis karena dilarang oleh aturan. ASN itu netral,” tegas Herri.

Oleh karena itu dalam rangka peringatan Hari Kesaktian Pancasila mari menyatukan hati, menyatukan langkah untuk Indonesia yang lebih baik. Jika ada kelemahan mari diskusikan bersama dan sampaikan aspirasi dengan dengan baik.

Diceritakan, mulai 1 Oktober 2018 ini diberlakukan sembilan standar penilaian dokumen Akreditasi Perguruan Tinggi (APT).

JIka ada perguruan tinggi yang mengusulkan akreditasi diberlakukan sembilan standar penilaian yang sebelumnya hanya tuju standar penilaian.

Tambahan standar penilaian APT adalah pada “outcome”. Selama ini masih dinilai prosesnya saja, sekarang BAN-PT juga melihat outcome-nya. Misalnya, penelitian tidak sebatas penilaian prosesnya saja akan tetapi juga dinilai apa dampak positif pada kehidupan masyarakat.

Diharapkan perguruan tinggi agar terus memperbaiki diri sehingga tidak hanya sekadar menghasilkan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga berdampak positif pada kehidupan masyarakat seperti aspek sosial, ekonomi dan teknologi.

Khusus untuk program studi, penilaian mencakup sembilan standar ini mulai diterapkan pada Januari 2019. Artinya, bagi perguruan tinggi yang akan mengusulkan akreditasi program studi sebelum Januari 2019, penilaian masih menggunakan standar yang lama,” jelas Herri.

Dihimbau semua perguruan tinggi yang saat ini belum terakreditasi (APT), segeralah kirimkan dokumen akreditasi ke BAN-PT. Jangan sampai, nanti perguruan tinggi kaget tidak dibolehkan melakukan wisuda karena perguruan tingginya belum terakreditasi, ujar Herri. (guspa)

Previous
« Prev Post

Berita Lain:

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *