Fajar Terkini

SUMBAR

Kota Padang

Karena Batas Wilayah Penataan Bagari di Pasbar Tertunda


Pasbar, fajarsumbar.com - Penataan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu proyek besar. Pasalnya, dengan penataan nagari pemerataan pembangunan akan tercapai. Namun, penataan nagari hingga saat ini masih terkendala batas wilayah.

Menurut Wakil Bupati Pasbar Yulianto kemarin (18/10) di aula kantor bupati setempat, penataan pemerintahan nagari adalah kehendak dan harapan bersama.

"Harapan Pemerintah Daerah, nagari, serta masyarakat, bukan hanya kehendak sepihak saja,"papar Yulianto.

Ia menambahkan, dalam perjalanan proses penataan nagari, semua stakeholders memiliki peran masing-masing. Sesuai dengan yang telah di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.

"Tahapan dan proses penataan nagari saat ini telah sampai pada penyelesaian semua persyaratan yang di amanatkan dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa,"jelas Yulianto.


Dari 8 delapan tugas nagari persiapan yang di amatkan dalam Permendagri tersebut. Saat ini masih ada satu syarat yang belum terpenuhi yaitu penetapan batas wilayah administrasi pemerintahan nagari sesuai dengan kaidah kartografis.

"Seperti pemahaman kita bersama, batas yang di tetapkan tersebut adalah batas wilayah Administrasi pemerintahan, bukan batas nagari. Batas ulayat, dan tidak merubah asal usul ataupun kepemilikan tanah, sehingga perbedaan pemahaman tersebut menyebabkan banyak terkendala untuk pembuatan berita acara kesepakatan batas wilayah administrasi nagari persiapan. Sayangnya, permasalahan - permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan ditingkat nagari maupun kecamatan  dikarenakan kurangnya perhatian dari kita bersama,"jelas Yulianto.


Meskipun persyaratan lain belum bisa di nyatakan sudah selesai dan memenuhi ketentuan.  Karena syarat-syarat lain tersebut banyak yang di penuhi oleh nagari persiapan tetapi hanya sekedar melepas kewajiban tanpa memperhatikan kaidah-kaidah dan aturan yang ada.

"Salah satu contoh, dalam laporan semester perkembangan  nagari persiapan yang di sampaikan oleh nagari persiapan melaporkan bahwa jumlah penduduk atau jumlah kepala keluarga banyak yang kurang dari 4000 jiwa atau 800 KK. Artinya sesuai dengan Permendagri nagari persiapan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai Nagari Persiapan,"pungkas Yulianto.(Andrizal)

Previous
« Prev Post

Berita Lain:

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *