Fajar Terkini

SUMBAR

Kota Padang

APBD Sumbar 2019 Disahkan Rp7,15 Triliun

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno tengah menandatangani nota kesepakatan pengesehan APBD 2019 yang didampingi unsur pimpinan DPRD Sumbar, Kamis (29/11). (melati)

Padang, fajarsumbar.com -  DPRD bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar resmi mengesahkan APBD tahun 2019 sebesar Rp7,15 triliun. Penetapan APBD 2019 dilakukan melalui rapat paripurna DPRD, Kamis ( 29/11).

Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim menyebutkan, komposisi APBD 2019 telah melalui mekanisme pembahasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dimulai dari disahkannya KUA-PPAS 2019 yang menjadi pedoman awal penyusunan rancangan APBD yang dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, hasil pembahasan badan anggaran dan TAPD Pemprov Sumbar menghasilkan komposisi sebagai berikut, Pendaparan daerah sebesar Rp 6,728 triliun yang terdapat bebrapa item seperti PAD Rp2,491 triliun dan dana perimbangan sebesar Rp4,185 triliun serta pendapatan yang sah Rp52 miliar.

Belanja tidak langsung Rp4, 311 triliun yang dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja hibah, hibah BOS, belanja bagi hasil kabupaten/kota, belanja bantuan keuangan belanja tidak terduga.

Untuk belanja langsung sebesar Rp 2,818 triliun. Pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp20 miliar untuk penyertaan modal PT. Bank Nagari,Rp 15 miliar, penyertaan modal PT. Jamkrida Rp5 miliar.

“Pada prinsipnya seluruh fraksi dapat menerima rancangan APBD 2019," ucap Hendra.

Sempat Berlangsung Alot
Wakil Ketua DPRD Sumbar Arkadius Dt Intan Bano mengatakan APBD tahun 2019 berlangsung alot. Karena ada beberapa muatan yang masih diperdalam salah satunya alokasi anggaran pembangunan mainstadium

"Pembahasan yang belum menemui kesepakatan adalah pembiayaan mainstadium di Padangpariaman. Pihak Pemprov mengajukan anggaran Rp170 miliar untuk tahun 2019 dan itu butuh rasionalisasi," tuturnya.

Melihat penganggaran mainstadion itu mesti didukung dengan Perda. Sebab dikhawatirkan jika tak didukung dengan Perda, setelah periode anggota DPRD Sumbar 2014-2019 habis, maka anggota dewan berikutnya tak sepakat untuk melanjutkan. Bahkan, bisa saja jika periode Gubernur Sumbar Irwan Prayitno habis, gubernur selanjutnya juga tak sepakat.

”Untuk memastikan kelanjutan pembangunan itu, makanya kita mengusulkan ada dibuatkan Perda. Perdanya bisa diberi nama pembangunan kompleks olahraga, atau semacamnya. Jadi penganggaran itu bisa dilakukan secara berlanjut,” kata Arkadius. (melati)

Previous
« Prev Post

Berita Lain:

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *