Fajar Terkini

SUMBAR

Kota Padang

Biro Humas Sumut Pelajari Pergub No 30 Tahun 2018 ke Pemprov Sumbar

Kepala Biro Humas Setdaprov Sumbar Jasman menerima kunjungan Biro Humas dan Protokoler Sumut di Ruang Rapat Kantor Gubernur, Selasa (27/11/2018).



Padang, fajarsumbar.com - Biro Humas dan Keprotokolan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sumatra Utara (Sumut) bersama 30 juru warta Sumut, bertandang ke Biro Humas Setda Provinsi Sumbar, Selasa (27/11/2018).

Hal itu guna mendalami praktik dan penerapan serta memperkaya wawasan tentang Peraturan Gubernur (Pergub) Sumatra Barat (Sumbar) Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatra Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat.

Rombongan disambut Kepala Biro Humas Setda Provinsi Sumbar, Jasman, dan Kepala Sub-Bagian Liputan Biro Humas, Fadhli Junaidi, di Ruang Pertemuan Gubernur, Kantor Gubernur Sumbar.

Kabag Pelayanan Media dan Informasi Humas Setda Provinsi Sumut Harvina Zuhra menyebut, kunjungan yang diberi tajuk Studi Pengayaan Wawasan itu didasari keinginan untuk memahami upaya yang dilakukan Biro Humas dalam menjaga hubungan antara pemerintah daerah dengan perusahaan media/juru warta. Tujuannya agar tetap dapat berjalan baik tanpa mencederai profesionalisme masing-masing.

"Kita pilih Sumbar karena kami mendengar Sumbar cukup sukses dan mempunyai terobosan dan inovasi yang pertama di Indonesia dalam bentuk Pergub 30 itu untuk menjaga hubungan dengan wartawan dan media. Tujuan kami ke sini adalah ingin tahu bagaimana sih best-practice hubungan antara pemerintah dengan media dan bagaimana aturan mainnya di sini," tuturnya.

Menyambut maksud kedatangan tersebut, Kabiro Humas Setdaprov Sumbar Jasman menjelaskan, diterbitkannya Pergub Sumbar 30/2018 pada mulanya didorong oleh dua ide sederhana. Yakni penataan administrasi dalam pengelolaan anggaran Biro Humas yang terbatas, agar dapat diserap seefektif mungkin dengan dampak semaksimalnya. Turut berpartisipasi menjaga marwah profesi juru warta yang dianggapnya mulia.

Untuk tujuan pertama, Jasman mengurai, jika dibandingkan dengan jumlah media di Sumbar, ketersediaan anggaran Biro Humas untuk mengakomodir kerja sama sangat terbatas, sehingga penggunaan anggaran Biro Humas untuk kerja sama dengan media perlu diatur.

"Bayangkan, di Sumbar ada sekitar 800an media online, kalau semua diterima yang lain tidak, tentu akan menimbulkan kecemburuan sosial. Dari situ, muncul pemikiran, bagaimana mengaturnya sebagai jalan keluar," tuturnya.

Sedangkan mengenai ide kedua, tentang marwah profesi juru warta, Jasman memaparkan, baginya, juru warta adalah pekerjaan yang sangat mulia. Bahkan dalam kajian-kajian akademik disepakati menjadi subjek yang melaksanakan peran sebagai Pilar Demokrasi ke-4. Ia mengaku sedih jika kemuliaan Pilar Demokrasi ke-4 harus tercoreng oleh oknum yang mengaku sebagai wartawan.

"Saya sedih profesi mulia ini dilecehkan oleh orang-orang yang hanya bermodalkan sebuah gadget dan sebuah portal lalu mengaku wartawan. Jangan profesi mulia ini dilecehkan dan digampangkan seperti itu. Belum wartawan kok mengaku wartawan. Emangnya gampang jadi wartawan?," ucapnya.

Jasman lebih lanjut menjelaskan, upaya menjaga marwah tersebut juga harus dilakukan secara adil dan pada tempatnya. Ia menyebutkan, perlu sikap dan pendekatan yang berbeda terhadap media yang telah mapan yang diisi oleh wartawan-wartawan yang telah diakui kompetensinya dengan media lokal yang baru saja didirikan.

"Lagipula, media online, misalnya, ini tidak bisa disamakan. Masa iya, misalnya, antara.com dipersamakan dengan media lokal yang baru 2 minggu kemarin lahir," sebutnya.
Pada akhirnya, diterbitkannya Pergub Sumbar No 30/2018 adalah untuk melindungi media dan wartawan yang profesional dari oknum yang mengaku sebagai wartawan.

"Kami ingin menciptakan media dan wartawan profesional di Sumbar. Ini tujuan akhir Pergub ini sebenarnya," ujarnya.

Bagaimanapun, Jasman menggarisbawahi, hadirnya Pergub tidak berarti Pemprov Sumbar melalui Biro Humas tengah menghambat tumbuh kembang atau mempersempit ruang gerak wartawan. Ia menegaskan, Pergub Sumbar No 30/2018, dalam hal ini, justru harus dipandang sebagai instrumen yang mendorong juru warta untuk meningkatkan profesionalitas dan kompetensinya. Dengan perspektif yang sama, Pergub ini juga dapat mendorong perusahaan media agar terdaftar dan terverifikasi secara administrasi di Dewan Pers.

Jasman lalu menambahkan, jika memang perusahaan media maupun juru warta menemui hambatan dalam upaya peningkatan profesionalitas dan kompetensi tersebut, Biro Humas siap memfasilitasi dan memberikan bantuan yang bisa dilakukan sesuai tupoksinya dan regulasi yang berlaku.

"Jadi, wartawan yang ingin menjadi profesional, kami fasilitasi dengan UKW (Uji Kompetensi Wartawan). Sementara perusahaannya yang tersendat di Dewan Pers, walau telah memenuhi syarat, kami langsung bantu ke Dewan Pers," ucapnya. (melati)

Previous
« Prev Post

Berita Lain:

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *