Fajar Terkini

SUMBAR

Kota Padang

Gubernur Sumbar Larang Walinagari Ikut Politik Praktis

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno memberikan arahan kepada wali nagari se-Sumbar agar tak terlibat 
politik praktis,  di Hotel Kyriad Bumiminang.


Padang, fajarsumbar.com - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno menekankan agar wali nagari atau kepala desa bersikap netral dalam pemilihan umum (Pemilu) serentak pada 17 April 2019.

"Saya juga mengingatkan larangan bagi wali nagari atau kepala desa untuk mendeklarasikan dukungan pada salah satu calon presiden," kata gubernur saat Rapat Kerja (Raker) dengan Wali Nagari/kepala Desa se-Sumatera Barat, Senin malam (26/11/2018) di Kyriad Bumiminang.

Dalam raker tersebut, Gubernur menegaskan wali nagari/kepala desa dilarang ikut politik praktik atau kampanye. Penegasan ini sesuai dengan peraturan Undang-Undang (UU) no 6 tahun 2014 Pasal 1 ayat 3 tentang desa.

Dalam pasal tersebut, dikatakan bahwa Wali Nagari/kepala Desa dalam menjalankan tugasnya, salah satunya dilarang ikut serta atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. "Berbeda dengan Gubernur, Bupati dan Walikota yang tidak ada laranganya," ujar Irwan Prayitno.

Meski ada pembatasan, tetapi Irwan menilai peran wali nagari dalam menyukseskan pemilu presiden dan pemilu legislatif sangat vital.

Sebagai orang yang dipilih langsung oleh masyarakat wali nagari memiliki kemampuan untuk menggerakkan massa untuk menggunakan hak pilihnya, sekaligus meredam potensi gesekan karena adanya perbedaan pilihan.

"Wali nagari adalah ujung tombak pemerintah dalam upaya menyukseskan pemilu karena ia bersentuhan langsung dengan masyarakatnya. Ia hendaknya juga bisa menjadi penengah dalam perbedaan pilihan dalam pemilu," tuturnya.

Selain terkait pemilu, Gubernur juga menyampaikan, bahwa dalam Raker Pemprov dan Wali Nagari/kepala Desa juga membahas tentang batas wilayah yang berkaitan dengan tanah, potensi nilai ekonomi dan sebagainya.

Lanjutnya, terkait penggalian potensi daerah pemerintah setempat harus mengiventalisir berbagai potensi yang ada di Nagari/Desa masing-masing. Diantaranya, sektor pariwisata, budaya, pertanian, damperkebunan.

Terakhir, Gubernur juga berpesan agar Wali Nagari/kepala Desa lebih meningkatkan pelayanan publik, pelayanan keuangan, serta perancangan penggunaan dana dari pusat untuk pembangunan nagari/desa.

Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan Sumbar Iqbal Rama Dipayana mengatakan raker tersebut merupakan angkatan kedua dengan jumlah peserta 480 wali nagari/kepala desa dari tujuh kabupaten/kota di Sumbar.

"Raker ini diharapkan bisa memberikan gambaran tentang persoalan di nagari sekaligus solusinya," katanya. (melati)

Previous
« Prev Post

Berita Lain:

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *