Fajar Terkini

SUMBAR

Kota Padang

Kesulitan Dapatkan BBM Nelayan Mengadu ke DPRD


Komisi II DPRD Padang usai menggelar rapat dengar pendapat bersama nelayan yang tergabung dalam HImpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Pertamina, Hiswana Migas dan DKP Padang, Selasa (27/11). (bambang)


Padang, fajarsumbar.com - Sejumlah nelayan mengadu ke DPRD Padang, Selasa (27/11) dan diterima Komisi II. Mereka mengeluhkan persoalan bahan bakar minyak (BBM) yang sulit didapat meskipun sudah memiliki kartu nelayan dari instansi terkait.

Komisi II yang menerima pengaduan itu pun menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan mengundang Pertamina serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Padang.

Dalam kesempatan itu, Ketua Himpunan Nelayan Padang, Herman mengatakan pihaknya bersama para nelayan lainnya sebenarnya siap mengikuti aturan yang disepakati bersama dengan Pertamina jika regulasinya sudah jelas. Ini agar kebutuhan nelayan terpenuhi dan kekurangan BBM tidak dialami nelayan.

“Namun kenyataannya, para nelayan sepertinya sulit mendapat BBM. Kartu nelayan yang diberi instansi terkait pun tak laku di SPBU nelayan. Sebab pihak SPBU justru meminta rekomendasi dari DKP,” katanya.

Di samping itu, kepada Pertamina dan OPD terkait diminta mengawasi apa yang disepakati nanti. Agar kekeliruan tidak terlihat nanti dan masalah baru tidak muncul nantinya.

Sales Eksekutif Retail 8 MOR 1 (Sumatera Bagian Utara), Warih Wibowo mengungkapkan tidak dapat bagiannya para nelayan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pertamina sementara mereka sudah memiliki kartu dari instansi terkait, ini dikarenakan kerja sama belum lagi dilakukan oleh OPD terkait dengan Pertamina. Jika nanti OPD yang ada telah sepakat bekerja sama, maka Pertamina siap melayani Nelayan mendapatkan kebutuhan yang diperlukan.

Ia menyampaikan, selama ini baru bersama SPBU kerja sama dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Ke depan akan berikan BBM jenis premium kepada nelayan jika regulasi yang ada sesuai dengan apa yang disepakati bersama.

“Dalam pemberian BBM kepada nelayan tentu ada syarat dan ketentuannya. Jika telah lengkap, maka kebutuhan nelayan pasti diberikan,” ujar Warhi saat hearing bersama nelayan yang ada di Padang bersama pimpinan Komisi II DPRD pada, Selasa (27/11).

Menurutnya, SPBU yang ada di Padang tidak ada menghalang-halangi dan menghambat nelayan dalam mendapatkan BBM jenis Premium jika regulasi yang ditetapkan dimiliki para nelayan.

“Jika ada SPBU tidak melayani nelayan dalam pembelian BBM, maka pihaknya siap memberikan sanksi bagi pengelola SPBU, baik secara lisan, tulisan hingga pencabutan izin operasionalnya,” sebut dia.

Sementara, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Eviyet Naznar mengatakan ketentuan tentang pembelian BBM dengan Pertamina belum ada dilaksanakan MoU-nya. Saat ini baru berjalan dengan pihak SPBU rekomendasinya mengenai pembelian BBM.

“Ke depan, kita ingin Pertamina mau bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan nelayan. Ini agar nelayan dapat melaut dan bisa menghidupi keluarga mereka,” ucapnya.

Wakil Ketua DPRD, Wahyu Iramana Putra mengatakan kesulitan nelayan dalam memperoleh BBM subsidi menjadi pekerjaan bersama antara Pertamina bersama pemerintah kota. Sebab, dalam mendapatkan premium, nelayan membutuhkan surat rekomendasi.

“Baik pihak Pertamina maupun pemko, membutuhkan dasar hukum yang kuat atau legal standing saat memfasilitasi nelayan mendapatkan premium. Nah, melalui pertemuan ini, kami berharap, masalah surat rekomendasi itu bisa diselesaikan pertamina bersama Pemko yang dalam ini Dinas Kelautan dan Perikanan, ” ujar Wahyu yang juga Koordinator Komisi II tersebut.

Selain itu, kata politisi Polkar itu, pihaknya juga mengharapkan Pemko membuat inovasi seperti dengan mendirikan SPBUN yang bisa melayani kebutuhan premium bagi nelayan. Kepada nelayan, Wahyu juga meminta kejujurannya dengan memberikan data yang kongkrit kepada pihak terkait.

”Dalam Perpres Nomor 191 tentang 2014 jelas dikatakan BBM subsidi itu hanya untuk nelayan yang memiliki kapal dengan mesin di bawah 30GT. Jadi jangan sampai BBM subsidi ini dipergunakan oleh nelayan-nelayan besar yang seharusnya tidak dibolehkan menggunakan BBM subsidi,” katanya.

DPRD sendiri, kata Wahyu, akan terus aktif melakukan fungsi pengawasan dan melakukan pendekatan dengan berbagai pihak terkait, sehingga tidak terjadi gejolak pada masyarakat.

”Setiap keluhan masyarakat, Insya Allah akan terus kami akomodir seperti yang kami lakukan terkait permasalahan premium ini,”  jelasnya. (bim)

Previous
« Prev Post

Berita Lain:

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *