Fajar Terkini

SUMBAR

Kota Padang

November Ini, Pemprov Sumbar Terapkan e-SPPD

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menjelaskan penerapan penggunaan e-SPPD yang bakal diterapkan Pemprov Sumbar, November ini kepada awak media, Kamis (1/11). (Melati)

Padang, fajarsumbar.com - November 2018, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat (Sumbar) akan menerapkan aplikasi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) elektronik atau e-SPPD. Hal itu untuk efisiensi administrasi pengajuan izin perjalanan dinas Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Kemungkinan minggu depan sudah kita terapkan, " kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, usai Rapat Sosialisasi Sistim Informasi Perjalanan Dinas dengan Aplikasi SPPD Online Kamis (1/11) di Aula Kantor Gubernur.

Menurut Irwan, dengan adanya e-SPPD, prosedur administrasi dalam pengajuan perizinan perjalanan dinas akan lebih cepat dan efisien, meski pejabat berwenang memberikan izin sedang keluar daerah.

Selain itu gubernur bisa dengan mudah memantau perjalanan dinas pejabat bawahannya agar tidak melebihi Pergub yaitu maksimal 15 hari dalam sebulan.

Jika telah melebihi angka maksimal, secara otomatis akunnya akan terblok sendiri oleh sistem dan tidak bisa mengajukan lagi.

Sejarah perjalanan dinas pejabat juga akan terekam dalam aplikasi itu sehingga gubernur bisa memantau "historinya" hanya melalui gawai.

Aplikasi yang akan diterapkan itu merupakan adopsi dari perkembangan e-SPPD yang sudah berjalan baik di Kota Payakumbuh.

Sebelumnya izin perjalanan dinas dilakukan secara manual dan mesti melalui banyak prosedur, seperti administrasi berjenjang yang mesti dilalui baru sampai ke persetujuan gubernur.

"Dengan e-SPPD hal itu tidak perlu terjadi lagi," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang e-Government Kominfo Kota Payakumbuh, Armein Busra menyebutkan, aplikasi e-SPPD ini sudah setahun diterapkan di Payakumbuh dan sangat dirasakan kemudahannya oleh ASN.

"Satu aplikasi tersebut sudah lengkap seluruh proses mulai permohonan, persetujuan, target kegiatan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban kegiatan," tuturnya.

Ke depan ASN Sumbar tidak perlu lagi mengajukan surat permohonan kegiatan secara manual dan cukup mengisi berkas dalam aplikasi dan pejabat pengambil kebijakan sudah bisa membaca permohonan. (melati)

Previous
« Prev Post

Berita Lain:

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *