Fajar Terkini

SUMBAR

Kota Padang

Pemda se-Sumbar Tekan MoU Bersama APH

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno foto bersama dengan Kepala Daerah Sumbar dan Aparat Penegak Hukum usai melakukan penandatanganan kerja sama, di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (27/11/2018). (Melati)

Padang, fajarsumbar.com - Pemerintah Daerah se-Sumatera Barat (Sumbar) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH).

Perjanjian tersebut terkait Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) pada penyelenggaraan pemerintah daerah.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno Mengatakan, PKS ini melibatkan pemda, Kepolisian Sektor (Polres) dan Kejaksaan Republik Indonesia (Kejari) tentang pengaduan masyarakat terhadap kasus korupsi pada Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Dimana kerja sama ini memberikan peran aktif kepada pemda, inspektorat untuk menangani lebih dahulu terkait hal-hal yang berhubungan dengan pengaduan masyarakat tentang kasus korupsi," kata Irwan, di Aula kantor Gubernur Sumbar, Selasa, (27/11/2018).

Dijelaskan Irwan, biasanya penanganan kasus korupsi tersebut ditangani langsung oleh APH dari kepolisian dan jaksa saja. Sehingga membuat pekerjaan polisi dan jaksa menjadi banyak.

"Setelah ini terutama bagi  inspektorat yang memiliki kemampuan yang sama dengan kejasaan dan polisi. Yang memiliki  ilmu dan kompetensi akan menangani kasus korupsi yang berhubungan dengan masyarakat," jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan Irwan, bahwa penandatanganan PKS ini dilakukan diseluruh Indonesia. "Kita provinsi yang ke 30 menandatanganinya," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Inspektur II Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sugeng Haryono mengatakan, pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut merupakan salah satu upaya dari pemerintah dalam mencegah korupsi.

"Saat ini kita melihat dan mendengar masih adanya penyelenggara Pemda, terutama kepala daerah yang masih terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT)," ujar Sugeng.

Sugeng berpesan kepada kepala daerah dengan adanya koordinasi ini, maka tugas dan tanggungjawab inspektorat daerah semakin berat. Disamping melakukan tugas dan fungsi pengawasan, inspektorat APIP.

Inspektorat daerah juga harus mampu mengawal masing-masing pemda untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) dan penguatan APIP. Agar dapat menjalankan fungsinya sebagai pemberi peringatan dini.

"Kami berharap kepada kepala daerah dapat memberikan dukungan penuh dalam rangka penguatan APIP. Terdapat 3 hal yang ditekankan untuk menjadi perhatian kepala daerah, pemenuhan kebutuhan anggaran, peningkatan kapasitas APIP secara berkelanjutan, pemenuhan kebutuhan jumlah personil inspektorat," tuturnya. (melati)

Previous
« Prev Post

Berita Lain:

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *