Fajar Terkini

SUMBAR

Kota Padang

Pengerjaan Tol Padang-Pekanbaru Masih Tertunda

Pimpinan Proyek Tol Padang-Pekanbaru seksi Padang-Sicincin, Ramson Pardede diwawancarai awak media usai rapat pembangunan Tol Padang-Pekanbaru, Kamis (29/11), di Kantor Gubernur Sumbar. (melati)

Padang,fajarsumbar.com - Hingga November 2018, pengerjaan fisik tol Padang-Pekanbaru tak kunjung dimulai. Hal itu lantaran masih belum ditemukannya kesepakatan harga ganti rugi untuk ruas kilometer (km) nol sampai km 4,2 pertama.

Padahal groundbreaking seksi I yang dimulai dari Padang Pariaman sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi pada awal 2018 lalu. Untuk itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyurati pemerintah pusat agar ikut turun tangan terkait tertundangan pengerjaan fisik tol Padang-Pekanbaru.

"Dari 80 pemilik lahan tadi baru 3 yang menyatakan setuju. Terakhir kami kirim dan penyelesaian harus diskresi. Kami sudah kirim surat ke KSP, Pak Moeldoko. Isinya minta beliau jembatani menteri terkait atas isu jalan tol," ucap Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit usai rapat tentang pembangunan tol Padang-Pekanbaru, Kamis (29/11/2018) di Kantor Gubernur Sumbar.

Wagub mengemukan inti permasalahan tak kunjung bisa dikerjakannya tol tersebut adalah rendahnya harga yang dipatok oleh tim appraisal (penilai). Harga yang ditawarkan kepada pemilik lahan jauh di bawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Awal semester II 2018, negosiasi harga lahan masih berkisar di rentang Rp32 ribu hingga Rp286 ribu permeter persegi.

"Sementara ini (ruas 0-4,2 km) kami tinggal dulu karena ini sudah masuk pengadilan. Konsinyasi ini kalau sukses ya kita jalan. Namun kalau tidak, kita cari solusi lain," ucapnya.

Pemprov Sumbar pun memutuskan untuk 'meninggalkan' sementara urusan pengerjaan untuk ruas 0-4,2 km yang saat ini masih diproses di pengadilan. Sambil menunggu, pemerintah mulai menggarap seksi selanjutnya yakni ruas km 4,2 hingga km 30,4. Pemerintah saat ini mulai memanggil seluruh pemangku kepentingan termasuk camat dan tokoh masyarakat untuk membicarakan ganti rugi lahan.

"Tadi dipanggil ada 4 camat dan keputusan pertama diambil bahwa semua sepakat untuk dimulai lagi proses tahap kedua jalan tol. Dengan pengalaman yang lalu agar kami lakukan kajian secara teliti mulai dari pemilik tanah," kata Nasrul.

Sementara itu, Wakil Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur menyebutkan, molornya proses pengerjaan seksi I tol Padang-Pekanbaru ini sama sekali tak terkait alasan politis. Menurutnya, sejak awal Presiden dan Menteri PUPR sudah menegaskan bahwa pembebasan lahan masyarakat harus ganti untung dan bukan ganti rugi. Namun, kenyataannya masyarakat justru dirugikan. Sebab, harga yang dipato malah di bawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

"Masyarakat tidak menghalangi. Buktinya, belum ada ganti rugi pun warga sudah berikan tanahnya. Masyarakat bukan minta ganti karena keinginan, namun sesuai harga pasar," kata Suhatri Bur usai menggelar rapat.

Meski begitu, terang Suhatri Bur, pihaknya tetap berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan jalan tol yang seksi pertamannya dimulai dari Bypass Padang Pariaman-Sicincin dengan panjang 30,4 kilometer. Pembangunan jalan tol dari Padang Pariaman akan di mulai dari titik 4,2 kilometer hingga 30,4 kilometer.

"Kedepan kita harap tidak ada lagi persoalan. Apapun keinginan masyarakat, kita akan akomodir dengan tidak merusak aturan jalan tol itu sendiri," katanya.

Ditambahkan, Pimpinan Proyek Tol Padang-Pekanbaru seksi Padang-Sicincin, Ramson Pardede menginformasikan, proyek ini panjangnya 255 kilometer. Terbagi 11 seksi. Seksi 1 dari Padang ke Sicincin Padang Pariaman 30,4 kilometer. Hingga saat ini baru sebatas ground breaking dan clearing. Secara fisik satu persen pun belum ada pengerjaan, sudah terhenti sebelum lebaran.

Ramson menjelaskan, pada seksi Padang-Sicincin, dari titik 0-4,2 kilometer, tim appraisal mengeluarkan harga tanah ganti rugi di kisaran Rp32 ribu-Rp280 ribu rupiah per meter persegi. Masyarakat tak cocok dengan harga itu, karena dinilai terlalu rendah.

"Masyarakat sebenarnya bersedia melepas tanahnya untuk proyek ini. Pada titik awal di 800 meter mereka bersedia digunakan lahannya dulu, bayarnya belakangan. Namun ternyata harga tidak cocok. Mereka dengan baik-baik minta kami berhenti, tidak memasukkan alat berat sampai masalah harga tanah selesai. Kami hormati itu. Kalau semuanya tuntas, kami akan langsung kerja lagi," tutur Ramson. (melati)

Previous
« Prev Post

Berita Lain:

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *