Fajar Terkini

SUMBAR

Kota Padang

Pemprov Alokasikan Rp5 Miliar Dana tak Terduga APBD 2019

Nasrul Abit

Padang, fajarsumbar.com--- Seringkalinya bencana yang terjadi di Sumbar, membuat Pemerintah Provinsi Sumbar mengalokasikan dana tak terduga. Besarannya sekitar Rp5 miliar di tahun depan. Jumlah Rp5 miliar itu nilainya sama dengan tahun sebelumnya. Pengalokasiannya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019.

"Dari provinsi itu setiap tahunnya ada Rp 5 milliar. Untuk kabupaten dan kota itu bisa mencapai Rp350 juta. Anggaran ini dapat dipergunakan untuk sewaktu-waktu bencana alam terjadi," kata Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, Selasa (4/12/2018).

Nasrul Abit menjelaskan, dana tersebut akan dimanfaatkan untuk kegiatan penanggulangan akibat kebencanaan yang terjadi di kabupaten dan kota. Selain untuk antisipasi bencana, dana tersebut juga dapat digunakan untuk hal lain jika kondisinya dalam darurat, misalnya untuk membantu masyarakat yang terkurung di Pulau.

"Apabila di suatu kabupaten itu mereka memang dalam kondisi berat atau darurat artinya ada yang terkurung di Pulau. Lalu mereka membuat SK tanggap darurat, maka kita juga bisa bantu dari Pemprov untuk mengucurkan dana tak terduga ini," tutur wagub.

Untuk mengakses dana ini, Nasrul Abit menyebutkan, sudah ada prosedur pencariannya. Harus ada usulan dari kabupaten dan kota yang terdampak bencana bahwa ada status tanggap darurat baru bisa mengeluarkan dana penanggulangan bencana. Sehingga aturan pencairan tanggap darurat mekanismenya jelas.

"Mekanismenya dibuat SK oleh bupati bahwa sekarang daerah itu ada tanggap darurat. Sebagai contoh kemarin di Pasaman Barat, daerah tersebut diberi waktu dalam tujuh hari bagaimana menyelesaian kondisi yang parah di sana, maka kita bisa bantu," jelas Nasrul.

Di samping itu, Nasrul Abit mengingat, kepada kabupaten dan kota apabila mendata kerugian daripada pasca bencana menghitungnya harus secara real sesuai dengan harga standar yang berlaku. Sebab, jika terjadi kecurangan maka membuat orang urung membantu untuk penanggulangan bencana.

"Jangan ditambah-tambah uangnya, kalau memang kerusakan Rp1 miliar jangan dibuat Rp2 miliar. Karena jika dihitung kembali sulit, artinya tidak ada kepercayaan orang melihat bencana segitu aja kok Rp2 mliar, orang jadi malas membantu," ungkap Wagub.

Lebih lanjut, ia juga meminta, setiap badan forum bencana ada tenaga teknik untuk menganalisasi tingkat kerugian bencana yang diiringi secara teknis. Ini bertujuan untuk mengurangi dampak kecurangan dalam menghitung kerugian pasca bencana.

"Diharapkan ada tenga teknik dari sipil yang menggunakan kerugian itu pada saat penyusunan proposalnya bisa diiringi dengan hitungan secara teknis," tuturnya.

Terakhir, Nasrul Abit juga meminta, kepala BPBD untuk membagi tugas sehingga ketika terjadi bencana tidak hanya terpaku di satu titik tetapi ada beberapa titik untuk bergerak cepat sehingga lebih mudah mendapatkan informasi. Dengan demikian, proses penanganan bencana akan lebih cepat bisa diatasi.

"Harus dibagi tugasnya, kalau terjadi bencana di suatu kabupaten langsung disebar untuk mempercepat mendapat informasi dalam menangani kerusakan-kerusakan dan juga tentu mana yang harus ditindaklanjuti pasca bencana dan mana yang tidak," ucapnya. (melati)

Previous
« Prev Post

Berita Lain:

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *