Fajar Terkini

SUMBAR

Kota Padang

Walhi Sumbar Desak Kepolisian dan Pemda Tegas pada Kasus Pembalakan Liar


Padang, fajarsumbar.com - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumbar mendesak, pihak kepolisian dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengusut tuntas kasus pembalakan liar atau penebangan hutan (illegal logging) di kawasan Nagari Kambang Kecamatan Legayang berbatasan dengan Taman Nasional Kerinci Sebelas (TNKS).

"Kami meminta keseriusan pihak kepolisian dan Pemkab Pessel mengusut kasus ini dan menghentikan segala aktivitas ilegal loging dan perambahan kawasan hutan di Pesisir Selatan," ucap Manager Advokasi dan Kampanye Walhi Sumbar, Yoni Candra, Kamis (6/12/2018).

Yoni menilai, jika kasus ini dibiarkan dan tidak ada pengembangan serta penindakan terhadap pelaku ilegal loging, maka besar kemugkinan pelaku ilegal loging akan terus melakukan perambahan dalam kawasan hutan. Maka dari itu pula, Walhi mengingatkan, kepada pihak yang berwenang bahwasanya kontur/topografi Kabupaten Pesisir Selatan kebanyakan berbukit dan terjal.

"Masyarakat Pesisir Selatan kebanyakan tinggal di dataran yang berbatasan dengan bukit-bukit dan sungai- sungai, sehingga sangat besar kemungkinan bencana longsor dan banjir bandang akan menghampiri masyarakat Pesisir Selatan," tutur Yoni.

Yoni menjelaskan, Nagari Kambang Kecamatan Legayang berbatasan dengan TNKS berdasarkan interprestasi citra yang dilakukan Walhi Sumbar ditemukan bukaan lahan pada wilayah TNKS tersebut berdasarkan hitung-hitungan yang dilakukan luasan wilayah hutan yang sudah dirambah ± 300 hektar (ha). Dari data yang dimiliki oleh Walhi Sumbar bahwasanya kawasan yang nampak dirambah tersebut masih berstatus kawasan TNKS.

Dari beberapa fakta, Walhi menilai, dalam aspek DAS, adanya kelalaian dalam hal pengelolaan DAS oleh instansi yaitu BPDAS Agam Kuantan serta Balai TNKS. Seharusnya bencana hidrometeorologi ini dapat dihindarkan bila perencanaan, pengelolaan dan pengawasan sesuai dengan pengelolaan DAS terpadu oleh masing masing instansi. Mempertahankan daerah hulu sungai sebagai tutupan hutan adalah hal yang mutlak untuk dilakukan bila ingin menghindari bencana.

Yoni menyarankan, harus ada sosialisasi pemerintah kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga daerah respaan (hulu sungai) penting terus digalakan oleh ke dua instansi pemerintah. Seyogyanya masyarkat tidak bisa disalahkan secara sepihak saja karena akar dari muara permasalahan adalah pengelolaan TNKS serta DAS kambang yang tidak tertata dengan baik.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Yozawardi membenarkan, masih banyaknya aksi ilegal loging di Sumbar. Hal ini terjadi minimnya sarana dan prasarana petugas pengawasan hutan, sementara wilayah pengawasan sangat luas. "Tenaga polisi hutan di Sumbar sangat minim, sebagian di antaranya mengisi posisi struktural serta sebagian lagi sudah tua dan memasuki masa pensiun," ungkap Yozawardi.

Mengenai minimnya tenaga polisi hutan, Yozawardi mengaku, sudah melaporkan kondisi kepada Kementerian terkait. Ia pun meminta, tambahan kuota pada penerimaan pegawai. Menurutnya, kebutuhan terhadap tenaga polisi hutan dan dukungan prasarana sudah mendesak mengingat semakin masifnya aksi pembalakan liar.

"Perjuangan mempertahankan hutan tidak gampang. Hutan lebih baik dicegah untuk ditebang, ketimbang sudah habis dan harus menanam kembali," tegas Yozawardi.

Dari penelusuran Dinas Kehutanan Sumbar, pembalakan liar yang marak terjadi ditengarai melibatkan warga asli dan bahkan di-back up aparat. Dalam prakteknya para pengusaha kayu mencoba mendekati tokoh adat dan selanjutnya menyediakan mesin pemotong kayu (chain saw).

"Para pengusaha kayu ini memberikan mesin chain saw kepada para penebang yang umumnya warga setempat dan hasil tebangan dibeli oleh pengusaha kayu dengan harga yang tentu lebih murah," kata Yozawardi. (Melati)

Previous
« Prev Post

Berita Lain:

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *