SUMBAR

Fajar Terkini

Kota Padang

Permintaan P3K Pasbar capai 3.541 orang


Pasbar, fajarsumbar com - Kabupaten Pasaman Barat bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sudah mulai merancang tenaga Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K). Pegawai P3K ini nantinya yang akan menggantikan nama Pegawai Tidak Tetap (PTT), dan Tenaga Harian Lepas (THL). Pasbar mengajukan formasi untuk pegawai P3K mencapai 3.541 orang.

Hearing Kepala BKPSDM Yudesri serta stakeholder lainnya kemarin (11/1) di kantor DPRD Pasbar, terkait dengan regulasi yang telah dibuat untuk pegawai honor. Hearing yang langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Daliyus K, Ketua Komisi I Anwir, Ketua II Komisi Herianto, serta beberapa anggota dewan lainnya.

Jumlah PTT saat ini di Pasbar sebanyak 208 orang ditambah dengan THL sebanyak 2.726 orang. Dengan rincian tenaga guru mencapai 1.700 orang, medis sebanyak 500 orang dan sisanya sebagai staf di kantor pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat.

"Menurut PP nomor 49 tahun 2018 tentang P3K yang perekrutan sudah dimulai pada Februari mendatang, maka Pemkab Pasbar sudah membicarakan persoalan ini untuk ditindak lanjuti. Karena kita masih banyak kekurangan PNS sebanyak 4 ribu lebih. Sedangkan jumlah PNS kita saat ini baru terpenuhi sebanyak 4.600 orang,"kata Yudesri.

Ia menambahkan, setelah tes CPNS selesai beberapa waktu lalu yang masih jauh dari jumlah dibutuhkan. Maka dengan adanya P3K ini bisa memenuhi kebutuhan yang diperlukan.

Sementara, persoalan yang muncul ketika hearing  atau dengan pendapat di kantor DPRD Pasbar mencuat persoalan perekrutan. Pasalnya masih ada PTT sebanyak 208 yang nasibnya hingga sekarang belum jelas.

"Dengar pendapatan tentang P3K ini memang perlu kita lakukan. Karena akan muncul beberapa persoalan terkait dengan perekrutan,"ulas Ketua DPRD Daliyus K.

Sementara itu, Ketua Komisi I Anwir menyampaikan bahwa dukungan DPRD untuk P3K akan diberikan. Asalkan semua berjalan lancar regulasi yang jelas. Karena masyarakat masih membutuhkan kejelasan dari P3K tersebut.

"Kita harus awasi secara bersama-sama tentang P3K ini. Jangan sampai ada isu yang berkembang di luar sana,"papar Anwir.

Sementara pendapat Herianto Ketua Komisi II menyampaikan bahwa pegawai honorer disekolah dan tenaga kesehatan harus diprioritaskan. Karena masih ada saat ini guru dan tenaga kesehatan yang menjadi tenaga sukarela.
"Selain itu, kami minta juga OPD untuk membuat peta  atau kuota berapa yang dibutuhkan. Jangan sampai tenaga honorer tersebut tidak bekerja tapi tetap digaji,"tandas Herianto.

Hendra Yama Putra dari fraksi Demokrat meminta agar memprioritaskan pegawai PTT atau pegawai honor yang jumlahnya hanya 208 orang.
"Kalau ikut tes seperti yang muda-muda, jelas mereka tidak akan mampu. Sementara mereka sudah mengabdi cukup lama. Kami minta PTT ini menjadi perhatian kita semua,"tutur Hendra Yama Putra.(andrizal)

Previous
« Prev Post

Berita Lain:

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *