SUMBAR

Fajar Terkini

Kota Padang

Proyek PSPAM tak Selesai, Rekanan Didenda



Payakumbuh, fajarsumbar.com - Proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Kota Payakumbuh, ternyata ada yang belum terselesai. Seperti proyek Pembangunan Sistem Penyedia Air Minum (PSPAM) dengan APBN TA 2018 sebesar Rp.20.502.904.000.

Proyek PSPAM itu dibangun di Kelurahan Tanjuang Pauah, Kecamatan Payakumbuh Barat. Persisnya di pinggir sungai Batang Agam. Berdasarkan kontrak, proyek tersebut dikerjakan selama 280 hari terhitung dari 27 Maret sampai 31 Desember 2018. Dan dikerjakan oleh PT Maswandi dengan konsultan pengawas PT Multikaradiguna Jasa.

Tetapi, pada 2 Januari atau dua hari setelah habis kontrak, proyek tersebut tak selesai juga. Ketika awak media dan tim mendatangi lokasi proyek, masih terlihat puluhan tukang sedang bekerja. Dan satu unit alat berat berupa eskavator sibuk menggali tanah untuk menguburkan pipa-pipa berdiameter besar.

Menurut petugas perwakilan dari Satuan Kerja PSPAM Sumbar saat berada di lokasi proyek pembangunan PSPAM Kelurahan Tanjuang Pauah, Rabu (2/1) siang yang enggan disebutkan namanya, kepada wartawan menyebutkan progres proyek PSPAM itu masih berkisar 89 persen.

“Kemarin sekitar tanggal 15 Desember bobot pekerjaan masih berkisar 89 persen,” ujarnya.

Diakui perwakilan Satker PSPAM itu, proyek yang ada di Payakumbuh memang tidak selesai sesuai jadwal kontrak. Karena itu, diberikan kesempatan kerja kepada pihak rekanan untuk menyelesaikan proyek tersebut. “Sanksinya ya pihak rekanan didenda 1 per 1000 dari nilai kontrak,” tegasnya.

Artinya, dari Rp20,5 Miliar anggaran PSPAM, pihak rekanan didenda sebesar Rp20,5 juta setiap harinya. Ketika ditanya, berapa hari Satker PSPAM memberikan waktu untuk kesempatan kerja terhadap rekanan, perwakilan Satket PSPAM itu tidak membatasinya.

“Sesuai aturan, batas waktu maksimum kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan ini ya selama 50 hari. Selama pihak rekanan bekerja, selama itu pula denda berjalan. Sekarang sudah hari kedua untuk denda yang besarnya Rp20 juta lebih setiap hari,” terangnya.

Ketika ditanya kembali, kenapa proyek PSPAM senilai Rp20,5 Miliar tersebut tidak selesai sesuai jadwal kontrak, perwakilan dari Satker PSPAM itu mengakuai keterlambatan pekerjaan dampak dari lambatnya pihak Pemko Payakumbuh dalam menyiapkan lahan untuk pembangunan PSPAM tersebut.

“Salah satu faktor keterlambatan  yaitu terhadap kesiapan lahan, lambatnya Pemko untuk menyiapkan lahan untuk pembangunan PSPAM ini,” terangnya lagi.

Kepala Dinas PUPR Payakumbuh melalui Kepala Bidang Cipta Karya tidak mengatahui banyak terkait pembebasan lahan untuk pembangunan PSPAM itu.

Yasril Kepala Bidang Cipta Karya PUPR Kota Payakumbuh yang dihubungi via telepon seluler mengakui, seluruh pembebasan lahan itu dilakukan oleh PDAM Kota Payakumbuh.

“Untuk pembebasan lahan, PDAM Payakumbuh yang melakukan,” ucap Yasril.

Sedangkan Lurah Tanjung Pauah, Kecamatan Payakumbuh Barat tidak mengetahui banyak terkait proyek PSPAM yang ada di kelurahan yang dipimpinnya itu.

“Meski proyek ada di kelurahan saya, tetapi saya tidak pernah diikutsertakan atau dilibatkan,” ucap Adrizal Lurah Tanjung Pauah.

Secara terpisah, Direktur PDAM Kota Payakumbuh, Herry Iswahyudi yang dihubungi melalui ponselnya untuk dikonfirmasi terkait pembebasan lahan untuk pembangunan proyek PSPAM,  malah tidak menyahut.

Proyek PSPAM  merupakan proyek dalam pembangunan Water Treatment Plant (WTP) dalam pengolahan berteknologi tinggi aliran sungai Batang Agam menjadi air bersih dan layak untuk di konsumsi.

Berdasarkan  kontrak nomor 06/HK.02.03/PPK.II/PSPAM-SB/III-2018, proyek tersebut dikerjakan selama 280 hari kerja. Terhitung dari 27 Maret sampai 31 Desember 2018. Tetapi sampai 31 Desember, proyek itu malah tidak rampung 100 persen.

Bahkan sampai 2 Januari, puluhan tukang masih sibuk bekerja dilokasi  proyek PSPAM tersebut. Karena tidak selesai, Kementerian PUPR memberikan kesempatan kepada rekanan PT Maswandi untuk menyelesaikan pekerjaan, maksimal dengan waktu 50 hari kerja terhitung sejak habis kontrak. PT Maswandi pun didenda, sekitar Rp20,5 juta setiap harinya selama melakukan pekerjaan sesuai waktu tambahan kesempatan kerja. (AMP)

Previous
« Prev Post

Berita Lain:

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *