SUMBAR

Fajar Terkini

Kota Padang

Wagub Sumbar : Ranperda Kesejahteraan Sosial Sasar Masyarakat Ekonomi Lemah

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menyampaikan pandangan Pemprov Sumbar terkait Ranperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Jumat (11/1). Melati

Padang, fajarsumbar.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar), memberikan pandangan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar, Nasrul Abit menututurkan, pembahasan ranperda itu akan menyasar masyarakat yang memiliki ekonomi lemah. Sehingga dapat dibantu dengan dana dari APBD

“Ini merupakan ranperda usulan DPRD Sumbar dan kami berikan jawaban bahwa ada yang perlu diubah agar ranperda ini tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi,” ucap Wagub di Kantor DPRD Sumbar, Jumat (11/1/2019).

Nasrul menyebut, maksud ranperda ini dibuat salah satunya untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 A yang menyebutkan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Salah satu targetnya adalah pemberian bantuan dana kepada masyarakat secara langsung melalui dana hibah bansos.

"Saat ini belum dapat dilakukan karena ada pelarangan dari aturan Kemendagri, kita berupaya memberikan masukan terkait hal ini,” ucapnya.

Selain itu ranperda tersebut, diharapkan akan membuat pemerintah memberikan perhatian yang lebih kepada masyarakat miskin, penyandang disabilitas, orang tua yang tidak mampu bekerja, panti jompo, serta pemeliharaan makam pahlawan nasional dan lainnya.

“Usulan ranperda ini merupakan aspirasi dari masyarakat yang disampaikan oleh anggota DPRD Sumbar. Ranperda ini bagus namun harus disesuaikan dengan regulasi yang ada,” tuturnya.

Sementara itu Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim yang membuka sidang paripurna tersebut menyebut, pandangan yang diberikan oleh pemprov akan menjadi rekomendasi dalam tahap penyempurnaan. Pembahasan sendiri akan dilakukan oleh Komisi V DPRD Sumbar.

“Ranperda penyelenggaran kesejahteraan sosial merupakan usul prakarsa DPRD, dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2019, regulasi ini merupakan agenda prioritas,” ujarnya

Dia mengatakan sesuai RPJMD Sumbar dan undang-undang yang berlaku, setiap daerah mesti mengalokasikan anggaran untuk program yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Berangkat dari hal ini, pemerintah tidak hanya menggelontorkan anggaran, namun juga menyusun regulasi.

“Sumbar merupakan salah satu provinsi yang memiliki beberapa daerah yang masih tertinggal , pada wilayah itu tingkat kesejahteraan masyarakat tergolong rendah,” ucap Hendra. (Melati)

Previous
« Prev Post

Berita Lain:

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *