Komentar |
| . |
Padang, fajarsumbar.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menyoroti keras lemahnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD yang digelar, Selasa (17/6) dengan agenda mendengarkan jawaban Gubernur Mahyeldi atas pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024.
Wakil Ketua DPRD Sumbar, M. Iqra Chissa Putra, menyebut capaian PAD 2024 yang hanya mencapai 88,03 persen merupakan yang terendah dalam lima tahun terakhir. Ia menilai hal ini menunjukkan lemahnya strategi pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam hal optimalisasi potensi pendapatan.
“Ini bukan sekadar angka, tetapi indikator nyata bahwa pengelolaan PAD kita tidak bergerak ke arah yang diharapkan. Pemerintah daerah harus menjelaskan secara rinci apa penyebab utamanya dan bagaimana dampaknya terhadap program pembangunan yang telah direncanakan,” ujar Iqra.
Tak hanya soal pendapatan, DPRD juga mengkritisi sisi belanja daerah. Dari total alokasi sebesar Rp7,01 triliun, hanya 92,97 persen yang terealisasi. Ironisnya, porsi terbesar dihabiskan untuk belanja operasional, sedangkan belanja modal—yang berdampak langsung pada masyarakat—justru minim, hanya 89,37 persen.
Fraksi-fraksi di DPRD juga mempertanyakan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai masih jauh dari harapan. Menanggapi hal ini, Gubernur Mahyeldi mengakui bahwa kinerja BUMD memang belum optimal dan pihaknya sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap model bisnis perusahaan daerah tersebut.
Mahyeldi juga menyebut bahwa kondisi ekonomi daerah dan rendahnya daya beli masyarakat menjadi salah satu penyebab turunnya realisasi pendapatan. Selain itu, tingkat kepatuhan wajib pajak juga mempengaruhi pemasukan daerah secara keseluruhan.
Namun, DPRD tak sepenuhnya puas dengan penjelasan tersebut. “Fungsi pengawasan kami mengharuskan adanya langkah konkret, bukan hanya alasan normatif. Evaluasi menyeluruh dan reformasi kebijakan pendapatan harus segera dilakukan agar krisis capaian ini tidak berulang di tahun-tahun mendatang,” tegas Iqra.
DPRD Sumbar menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi jalannya APBD dan memastikan setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Kinerja fiskal, menurut lembaga legislatif ini, bukan hanya soal angka, tapi juga cerminan kepemimpinan dan arah pembangunan daerah yang harus berpihak pada publik.(*)