Komentar |
| Tanpa APBN, Kereta Cepat Whoosh Harus Untung demi Bayar Utang. |
Jakarta – Pembiayaan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh dipastikan harus ditanggung tanpa melibatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai penggunaan dana negara untuk melunasi kewajiban proyek tersebut bisa menjadi contoh buruk bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya.
Menurutnya, jika pemerintah menalangi utang proyek KCJB dengan APBN, hal itu berpotensi menurunkan kedisiplinan bisnis BUMN dan menumbuhkan ketergantungan terhadap bantuan pemerintah.
“Kalau BUMN terbiasa disokong APBN, mereka bisa saja membuat proyek yang secara bisnis tidak menguntungkan karena yakin akan selalu diselamatkan negara. Padahal, beban APBN sendiri sudah berat dengan berbagai pengeluaran besar seperti program MBG, Koperasi Merah Putih, hingga pembangunan tiga juta rumah,” ujar Huda di Jakarta, Minggu (19/10/2025).
Ia menilai keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menolak pelibatan APBN dalam pembayaran utang Whoosh merupakan langkah yang tepat. Menurutnya, proyek strategis nasional semestinya dikelola secara profesional dengan prinsip kemandirian keuangan.
“BUMN harus berusaha mencapai keuntungan agar mampu melunasi utangnya sendiri, meskipun dibutuhkan waktu panjang untuk mencapai titik impas (break even point/BEP),” lanjutnya.
Huda menambahkan, kebijakan untuk tidak memakai APBN dalam penyelesaian kewajiban proyek KCJB merupakan bentuk upaya menjaga disiplin fiskal serta mendorong efisiensi dan tanggung jawab finansial dalam pengelolaan proyek BUMN ke depan.(BY)