Komentar |
| . |
Padang, fajarsumbar.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 7,3 persen pada tahun 2029, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025–2029. Target ini menjadi fokus utama dalam Rapat Koordinasi Perekonomian Sumatera Barat Tahun 2025, yang dibuka langsung oleh Gubernur Mahyeldi Ansharullah di Auditorium Gubernuran, Padang, Senin (20/10/2025).
Mahyeldi menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh sekadar menjadi angka dalam laporan statistik, melainkan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Pertumbuhan ekonomi sejati adalah yang inklusif, melibatkan petani, nelayan, pedagang, pelaku UMKM, dan seluruh lapisan masyarakat,” ujar Mahyeldi. Menurutnya, target 7,3 persen hanya bisa tercapai jika pembangunan ekonomi berjalan merata dan produktivitas masyarakat terus ditingkatkan.
Untuk mewujudkan target tersebut, Pemprov Sumbar menyiapkan serangkaian strategi yang komprehensif. Berdasarkan perencanaan, Sumbar membutuhkan investasi antara Rp80 hingga Rp120 triliun sepanjang periode 2026–2029. Investasi ini diharapkan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah. Namun Mahyeldi mengingatkan bahwa investasi bukan hanya soal jumlah, tetapi juga soal kualitas dan efisiensi. “Data menunjukkan ICOR Sumatera Barat tiga tahun terakhir berada di kisaran 6,7, artinya investasi kita belum efisien. Ini yang harus kita benahi,” tegasnya.
Gubernur Mahyeldi memaparkan lima langkah strategis untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi Sumbar. Pertama, mendorong investasi produktif yang memberi dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Kedua, melakukan reformasi regulasi dan perizinan agar investor tidak terkendala birokrasi.
Ketiga, mempercepat digitalisasi sektor ekonomi guna memperkuat peran UMKM dan memperpendek rantai distribusi. Keempat, memperkuat infrastruktur konektivitas wilayah seperti pelabuhan, jalan, dan rel kereta. Kelima, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kewirausahaan agar ekonomi tumbuh dari inovasi dan kemampuan masyarakat sendiri.
Selain langkah tersebut, Mahyeldi juga menegaskan pentingnya transformasi ekonomi hijau dan berkelanjutan. Menurutnya, Sumatera Barat memiliki potensi besar di sektor energi baru terbarukan, pertanian organik, dan ekowisata yang bisa menjadi motor pertumbuhan baru. “Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan eksploitasi sumber daya alam. Ke depan, ekonomi hijau dan biru harus menjadi orientasi pembangunan kita,” ujarnya.
Sementara itu, data perekonomian Sumatera Barat menunjukkan ketimpangan antarwilayah masih menjadi tantangan besar. Kota Padang tercatat sebagai penyumbang terbesar perekonomian dengan kontribusi 25,87 persen, diikuti Kabupaten Agam (8,60%) dan Padang Pariaman (8,24%). Struktur ekonomi daerah masih didominasi sektor pertanian (21,76%) dan perdagangan (16,41%), di mana sebagian besar aktivitas didorong oleh UMKM. Mahyeldi menilai, ke depan perlu ada diversifikasi ekonomi agar pertumbuhan tidak bertumpu pada sektor tradisional semata.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat, Kuartini Deti Putri, menegaskan bahwa Rakor ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah antara provinsi dan kabupaten/kota. “Kita ingin setiap daerah memiliki peta jalan investasi yang konkret, sehingga target pertumbuhan 7,3 persen bukan hanya menjadi angka di atas kertas,” ungkapnya. Ia menambahkan, forum ini juga akan menghasilkan rencana aksi ekonomi yang selaras dengan RPJMN 2024–2029 dan program prioritas nasional.
Rakor Perekonomian Sumatera Barat Tahun 2025 akan berlangsung hingga 23 Oktober 2025, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Kementerian Investasi/BKPM, Bank Indonesia, Ditjen Perbendaharaan, perguruan tinggi, BUMN, dan pelaku usaha daerah. Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap dapat merumuskan langkah konkret untuk mempercepat investasi, menguatkan konektivitas ekonomi antarwilayah, dan meningkatkan daya saing Sumatera Barat.(*)