BPJS Kesehatan Putus Kontrak dengan Rumah Sakit

Iklan Semua Halaman


iklan halaman depan


BPJS Kesehatan Putus Kontrak dengan Rumah Sakit

Jumat, 04 Januari 2019


Jakarta, fajarsumbar.com - Beberapa rumah sakit mengumumkan tidak lagi menerima pasien yang menggunakan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan sejak 1 Januari 2019. Kontrak diputus, terkait  masalah akreditasi rumah sakit.

Lantas, ada berapa rumah sakit yang putus kontrak atau tidak lagi bekerja sama dengan BPJS Kesehatan? “Belum bisa disebutkan berapanya. Harus koordinasi dulu dengan pihak Kemenkes,” ujar Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf kepada detikHealth, Jumat (4/1).

Iqbal menyebutkan, data keseluruhan rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan adalah 2.217. Namun ia enggan menyebutkan data pasti rumah sakit yang terputus kontraknya dengan BPJS Kesehatan.

“Kita sih punya data pastinya, cuma yang punya kewenangan kan Kemenkes. Lebih baik tanya Kemenkes saja yang pastinya,” ujar dia.

Dalam rilis yang diterima detikHealth, pihak BPJS mengatakan proses akreditasi adalah syarat wajib sesuai dengan Perpres 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan di pasal 67 untuk fasilitas kesehatan swasta yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan, dan ketentuan persyaratan diatur dalam Peraturan Menteri.

“Fasilitas kesehatan swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib memperbaharui kontraknya setiap tahun. Namun pada dasarnya kontrak sifatnya sukarela. Hakikat dari kontrak adalah semangat mutual benefit,” kata Iqbal.

Untuk menetapkan akreditasi rumah sakit, BPJS Kesehatan melakukan seleksi dan kredensialing melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dan/atau Asosiasi Fasilitas Kesehatan.

“Fasilitas kesehatan swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib memperbaharui kontraknya setiap tahun. Namun pada dasarnya kontrak sifatnya sukarela. Haki kat dari kontrak adalah semangat mutual benefit,” kata Iqbal.

“Dengan demikian rumah sakit yang dikontrak BPJS Kesehatan harus sudah terakreditasi untuk menjamin pelayanan kesehatan yang bermutu untuk masyarakat, kecuali ada ketentuan lain,” kata Iqbal.(*)