SUMBAR

Fajar Terkini

Kota Padang

Tekan Korban Jiwa saat Tsunami, Sumbar butuh Shelter di 7 Kabupaten/ Kota

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno memberikan pemaparan terkait kebutuhan shelter di Sumbar saat Rakor Mitigasi Penanganan Bencana Gempa dan Tsunami di Auditorium Gubernur Sumbar. Melati

Padang, fajarsumbar.com --Jumlah shelter untuk evakuasi jika terjadi tsunami di Sumatera Barat (Sumbar) masih minim jika dibandingkan jumlah masyarakat yang terancam oleh bencana tersebut.

"Pasca gempa 2009 sebenarnya sudah ada perencanaan untuk membangun ratusan shelter pada tujuh kabupaten/kota yang berada di pesisir pantai. Namun karena anggaran tidak mencukupi, tidak semua terealisasi," ucap Gubernur Sumbar Irwan Prayitno saat Rakor Mitigasi Penanganan Bencana Gempa dan Tsunami Sumbar di Auditorium Gubernur, Kamis (24/1/2019).

Menurutnya, Pemprov Sumbar dan tujuh kabupaten/ kota tersebut, bisa mencari kembali dokumen perencanaan pembangunan shelter itu dan dilanjutkan. Karena ancaman gempa dan tsunami di Sumbar masih tetap ada.

Sekalipun bencana yang telah diprediksi oleh para pakar itu tidak pasti akan terjadi. Namun kesiapsiagaan harus terus dibangun, salah satunya dengan pembangunan infrastruktur pendukung seperti shelter.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar jumlah shelter di daerah itu baru sekitar 74 unit yang sebagian besar terletak di Kota Padang. Shelter itu diperkirakan hanyabmampu menampung 194 ribu orang.

Padahal, jumlah masyarakat di pesisir Sumbar yang terancam tsunami mencapai 950,2 ribu orang. Artinya sekitar 756 ribu orang berpotensi menjadi korban jika tsunami menerjang pesisir pantai Sumbar pada siang hari.

Irwan berharap rapat koordinasi dengan Kemenko Maritim bisa menjadi awal untuk merealisasikan pembangunan shelter yang telah direncanakan sebelumnya.

"Salah satu cara menekan jatuhnya korban jiwa saat tsunami adalah dengan adanya keberadaan shelter. Sebagai tempat evakuasi, "ucapnya.

Sementara itu, Asisten Deputi Infrastruktur Pelayaran, Perikanan dan Pariwisata, Kemenko Bidang Kemaritiman, Rahman Hidayat menyebutkan rapat koordinasi yang diinisiasi oleh kementerian itu bertujuan untuk evaluasi program dan kegiatan terkait penanggulangan potensi bencana daerah pesisir.

Setelah beberapa kali bencana besar terjadi di Indonesia, terutama di daerah pesisir, kemenko maritim ingin memastikan semua program penanggulangan bencana yang telah pernah di susun, tetap dijalankan.

Ia menyebut, ada kemungkinan daerah tidak maksimal lagi melaksanakan program tersebut karena tidak pernah lagi terjadi bencana besar di daerah itu.

Hasil rapat koordinasi itu nanti akan menjadi salah satu pertimbangan untuk kebijakan pemerintah ke depan.

"Inplemetasinya dilapangan sejauh ini bagaimana. Rekomendasi-rekomendasi yang sudah dilakukan apa saja," ucapnya. (Melati)

Previous
« Prev Post

Berita Lain:

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *