SUMBAR

Fajar Terkini

Kota Padang

Bamus Nagari Koto Nan Duo Desak Polres Pessel Usut Penyelewengan ADD dan DD 2018

Salahsatu contoh ruas jalan nagari yang tidak selesai dikerjakan

Pessel, Fajarsumbar.com - Badan Musyawarah (Bamus) dan masyarakat Nagari Koto Nan Duo Kecamatan Batangkapas berharap Polres Pesisir Selatan segera menindaklanjuti pengaduan mereka.

Mereka menduga adanya sejumlah kegiatan fisik dan non-fisik yang anggarannya diselewengkan Walinagari Ben Suhandri.

"Kami sudah laporkan dari empat bulan silam. Kegiatan itu ada dari Anggran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)," ungkap Sekretaris Bamus setempat di Batangkapas, Kamis (14/2).

Penyelewengan itu dilakukan dengan cara memalsukan tanda tangan Ketua Bamus pada APB Nagari 2018. Adapun kegiatan yang tidak sesuai dengan APB Nagari itu adalah pembangunan TPT.

Penimbunan bahu jalan Kampung Pinang-Pasar Pagi dari Rp92 juta menjadi Rp41 juta. Pembangunan TPT dan penimbunan bahu jalan Sungai Tawa senilai Rp78 juta menjadi Rp41 juta.

Pembuatan Rabat beton jalan Kampung Luar dirubah menjadi pembagunan TPT dari Rp20 juta menjadi Rp30 juta. Jalan rabat beton Gurun Panjang -Mushollah Mutaqin.

"Anggaran yang direalisasikan dengan anggaran disepakati Rp99 juta dihilangkan sepihak Walinagari," jelasnya.

Selain itu, pembagunan rabat beton Kampung Parik ke rumah Zulyunifran dengan anggaran Rp20 juta dihilangkan secara sepihak.

Pembangunan TPT dan penimbunan bahu jalan Eler Anakan senilai Rp52 juta juga dihilangkan. Pembelian kendaraan dinas bamus dari Rp20 juta dirubah menjadi Rp17 juta.

Pembagunan rabat beton jalan Sungai Janiah anakan dari Rp112 juta dirubah menjadi Rp80 juta, pengerasan parak Kawa Anakan Rp20 juta dihilangkan oleh Wali Nagari.

Pembagunan jalan Subarang Taluak Lasai Rp104 juta dihilangkan dan kegiatan pelatihan bundo kanduang nagari Rp20 juta pun menjadi tidak ada.

Kegiatan PKK nagari dari Rp8 juta menjadi Rp10 juta dan kegiatan pelatihan Bamus dan anggota dari Rp7 juta menjadi Rp5 juta.

Selanjutnya, temuan pembangunan jalan lingkar Sungai Bungin Pada Tahun 2016 yang panjangnya di APB 1.550 m, dengan dana Rp192 juta sedangkan panjang jalan tersebut yang dikerjakan tidak sesuai yang ditetapkan.

"Tak hanya itu, walinagari juga belum bayar gaji kepala kampung. Guru mengaji dan Guru TK-PAUD," ulasnya.

Wali Nagari Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Ben Suhendri menanggapi, persoalan tersebut hanya karena ketidaksenangan Bamus saja terhadap kebijakan yang telah dibuat.

"Munurut laporan itu biasa saja, dan kami sudah sering dilaporkan, bahkan sejak tiga tahun lalu. Yang penting kami saat ini melakukan aja apa yang bisa kami kerjakan," ujarnya.

Ia menambahkan, jika penyelewengan yang dilakukan dalam mengambil kebijakan, pihaknya siap diproses. Karena, segalanya penegak hukum menindak.

"Cuma kalau diduga ada penyelewengan anggaran, anggaran yang mana. Jika benar, inspektorat ada yang memeriksa," tutupnya. (tsf)

Previous
« Prev Post

Berita Lain:

Contact Form

Name

Email *

Message *