SUMBAR

Kota Padang

Fajar Terkini

RAT KJKS se-Kecamatan Koto Tangah Ditutup, KSPPS Tidak Boleh Gagal di Padang


Padang, fajarsumbar.com - Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang sebelumnya dinamakan Koperasi Jasa Keuangan Shariah (KJKS) tidak boleh gagal di Kota Padang. Sebab lembaga terlahir dari baitul maal watamwil (BMT) yang sudah tersebar di 104 kelurahan tersebut dapat menggiatkan ekonomi syariah untuk kesejahteraan warga.

Pemko serius agar KSPPS berkembang di tengah masyarakat tersebut, peran lembaga bisnis mikro kecil yang terbentuk di setiap kelurahan itu dikerjasamakan dengan Baznas Kota Padang, sehingga di dalamnya dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) terus berkembang.

"KSPPS yang sebelumnya disebut KJKS yang tersebar di 104 kelurahan ini, Pemko Padang tidak mau gagal. Kita telah turunkan orang-orang yang profesional menangani koperasi syariah itu. Ini tidak lepas dari keseriusan Pemko agar KSPPS yang menggiatkan ekonomi syariah dapat berkembang di tengah-tengah masyarakat," ujar Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah, Sabtu (2/2).

Hal itu ditegaskan walikota saat penutupan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sekaligus pelantikan pengurus UPZ KJKS/KSPPS kelurahan se-Kecamatan Koto Tangah di aula kantor camat tersebut.

Hadir pada kesempatan itu, selain Camat Koto Tangah, Syahrul juga dihadiri Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Yunisman, Wakil Ketua Baznas Kota Padang Syafriadi Autid serta para lurah, pengurus KSPPS se-kecamatan setempat.

Menurut walikota, mengurus KSPPS itu tidak boleh sambil-sambilan pemko telah menempatkan orang yang pontensial di lembaga tersebut mulai dari managernya dan bagian keuangan. Pemko menempatkan tenaga pendamping di masing-masing kelurahan.

"Mengurus KSPPS ini tidak boleh sambil-sambilan, orangnya harus yang potensial. Manager dan bagian keuangannya, mereka yang menempati posisi ini harus ahli di bidangnya, kalau tidak tunggu saja kehancuran," tambahnya.


Menurut Mahyeldi, KSPPS  menjalankan  peran ganda, sebagai  lembaga  bisnis  (tamwil)  dan  disisi  lain  melakukan  fungsi  sosial  yakni  menghimpun,  mengelola  dan  menyalurkan dana  ZISWAF melalui kerjasama dengan Baznas Kota Padang. Untuk Zakat Infak Sadaqah (ZIS) penyaluran dan pendayagunaannnya lebih ke arah pemberdayaan,  khususnya bagi  pelaku  usaha  mikro yang  mustahik.

Sementara  itu  khusus  untuk  wakaf  uang, dalam  penghimpunan  bersifat  sosial namun  pengelolaan  dan  pengembangannya harus dalam bentuk “komersial” karena ada amanah wakif (pemberi wakaf) untuk memberikan manfaat  hasil wakaf untuk diberikan kepada maukufalaih (penerima manfaat).

“Dalam pengelolaan ini diperlukan akuntabilitas KSPPS dalam kiprahnya yang berfungsi sebagai lembaga bisnis dan sebagai UPZ dari Baznas. Untuk itu diperlukan manager yang amanah sekaligus terampil melihat peluang-peluang guna pengembangan koperasi dan UMKM.

Mahyeldi menjelaskan, penguatan KSPPS sejalan dengan penguatan UMKM dan dengan berbagai program pula Pemerintah Kota Padang berupaya meningkatkan pemasaran bagi produk UMKM tersebut. Upaya yang dilakukan itu dimulai dengan pembangunan pasar dan pembenahan objek-objek wisata agar wisatawan semakin ramai dan nyaman berkunjung ke Padang. Disamping itu diupayakan pula melaksanakan event-event besar baik berskala regional maupun internasional.

“Dengan pembenahan pasar, objek-objek wisata dan melaksanakan iven-iven nasional, regional dan internasional makan terus menghadirkan banyak orang di Kota Padang, dengan sendirinya menciptakan pasar bagi UMKM,” sebutnya.

Lebih lanjut Mahyeldi, seiring terciptanya pasar bagi produk UMKM menyusul diramaikannya kunjungan melalui event-event tersebut, tentunya kualitas produk UMKM lokal juga harus mampu memenuhi standar-standar pasar nasional maupun internasional. Peningkatan kualitas tersebut akan meningkatkan daya saing produk UMKM Kota Padang sehingga tidak kalah dengan produk luar daerah yang masuk.

“Produk UMKM kita juga harus ditingkatkan kualitasnya agar mampu bersaing dan memenuhi standar pasar sehingga diminati,” tutup Mahyeldi.

Pada kesempatan ini, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, Yunisman mengapresiasi Camat Koto Tangah Syahrul yang telah mengakomodir pelaksanaan RAT KSPPS se-Kecamatan Koto Tangah sekaligus mendorong pembentukan UPZ.

Sedangkan Camat Koto Tangah, Syahrul menyebutkan pengurus KSPPS tersebut orang-orang sosial yang tidak bergaji, tapi mereka bertekad untuk membantu perekonomian di Koto Tangah. "Saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus KJKS yang sekarang disebut KSPPS yang telah berjasa mengembangkan koperasi syariah ini di Kecamatan Koto Tangah," ujar Syahrul.


Di akui Syahrul, KSPPS di Koto Tangah dari tahun ke tahun terus meningkat yang tersebar di 13 kelurahan. Bahkan berdasarkan hasil RAT tahun buku 2018 ada salah satu kelurahan yang kini memiliki aset lebih Rp500 juta yakni Kelurahan Parupuk Tabing, salah satu pengurusnya Nofriadi Novi Sastra yang juga wartawan senior tersebut. Camat Koto Tangah tersebut berhasil membina UMKM di kecamatan tersebut, kini keberadaannya

Novi Sanstra kepada kesempatan itu menyebutkan, pengurus KSPPS di seluruh kelurahan adalah pejuang ekonomi di Kota Padang. Sebab mereka yang tidak digaji tapi bisa menjalankan amanah yang dibebankan kepada mereka. "Saya berharap kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Padang bisa memberikan penghargaan kepada mereka yang telah menjalankan fungsinya. Meski tidak digaji tapi bisa mengembangkan KSPPS ini di kelurahan," tambahnya.(andri)







Previous
« Prev Post

Berita Lain:

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *