SUMBAR

Fajar Terkini

Kota Padang

Smartcity Dinas Kominfo Padang Pariaman Terus Berinovasi


Parit Malintang, fajarsumbar.com - Dalam rangka mendukung pelaksanaan program Smartcity, Dinas Kominfo kembali membuat dua buah Peraturan Bupati (Perbup).

Hal itu dikemukan Kepala Dinas Kominfo Padang Pariaman Zahirman Kadar dalam rapat teknis yang diselenggarakan Kepala Seksi Tata Kelola e-Goverment Dinas Kominfo, Rabu (27/2).

Ia menyebutkan, Peraturan Bupati ini sangat penting, dibuat untuk mengatur tentang penyelenggaraan dan pengembangan Tekhnologi Infornasi dan Komunikasi (TIK) di Padang Pariaman. Adapun 2 Perbup yang dibuat itu,  Perbup tentang Penyelenggaraan dan Pengembangan e-Government, dan Perbup Tata Kelola Website dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Dengan adanya regulasi ini, kata mantan Ketua KNPI ini, akan mendorong dan mempercepat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasiskan Eletronik (SPBE). "Disamping itu. juga akan mendorong penggelolaan Website semakin baik dan update. Ini merupakan bagian dari program smartcity" jelas Zahirman.

Sejalan dengan itu, Bupati Ali Mukhni, pada saat presentasi Assesment Smartcity di Pustiknas Jakarta, ia sangat mendukung. "Pemerintah Daerah sangat serius melaksanakan program Smartcity, beberapa kebijakan sudah kita buat yang dituangkan dalam Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati" sebut mantan Kabag Humas itu mengutip penegasan Bupati.

Untuk kesuksesan program Smarcity, kita keluarkan Produk hukum ini sebagai dasar dan koridor dalam pelaksanaan Smartcity, ungkapnya didepan Tim Assesor.

Bupati Ali Mukhni juga menegaskan, dalam mewujudkan Padang Pariaman smartcity tidak bisa dilakukan oleh Dinas Kominfo saja. "Keterlibatan dan dukungan dari seluruh OPD dan Unit Kerja sangat diperlukan. Alasannya, yang akan menjalankan dan memanfa'atkan Sistem Informasi atau Aplikasi adalah OPD itu sendiri".

Untuk itu, seluruh OPD harus merobah pola kerja dari manual kepada sistem elektronik yang berbasiskan Teknologi Informasi. Kita harapkan OPD harus smart terlebih dahulu sebelum mensmartkan masyarakat, ujarnya.

Sementara itu, Kasi Tata Kelola e-Government, Nazmi, SH menyebutkan,Perbup tentang Penyelenggaraan dan Pengembangan E-Goverment berisi 6 (enam) Bab dan 28 (dua puluh delapan) pasal. Sedangkan Perbup tentang Tata Kelola Website dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memuat 10 (sepuluh) Bab dan 18 (delapan) Pasal. (rel/saco)

Previous
« Prev Post

Berita Lain:

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *