SUMBAR

Fajar Terkini

Kota Padang

Wagub Sumbar Minta BPN Padang Pariaman Segera Selesaikan Pembebasan Lahan Tol Padang-Pekanbaru

Wagub Sumbar Nasrul Abit meninjau pembebasan lahan tol Padang-Pekanbaru. Melati

Padangpariaman,fajarsumbar.com-- Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Barat (Sumbar) menegaskan semua lembaga yang bertanggungjawab untuk pembebasan  lahan tol Padang-Pekanbaru diminta untuk serius menyelesaikan persoalan itu, terutama Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Kita harap semuanya bekerja serius. Mulai dari pemerintah daerah dan BPN, karena semuanya bekerja untuk program pemerintah," kata Nasrul usai meninjau lahan pembangunan Tol Padang-Pekanbaru Rabu (13/2) di Nagari Kasang, Padang Pariaman.

Dari kunjungan itu, wagub menginformasikan lahan yang sudah bebas belum banyak. Khusus untuk titik nol sampai 4,2 kilometer, masih dihalangi warga. Karena, pemilik lahan mengaku belum diganti rugi.

"Alasannya, batas-batas tanah belum jelas. BPN selaku yang berwenang dalam pembebasan lahan juga tidak transparan untuk batas-batas tanah itu,"ucapnya.

Lanjutnya, untuk titik nol sampai 4,2 Km, baru 11 bidang yang sudah setuju untuk menerima ganti rugi. 5 bidang sudah dibayarkan, tinggal 6 bidang lagi belum dibayar, tetapi sudah setuju. Sementara untuk lahan itu ada sebanyak 109 bidang yang harus dibebaskan.

Menindaklanjuti hasil kunjungan itu, Nasrul Abit akan menindaklanjuti dengan rapat bersama BPN Padang Pariaman, Biro Hukum Setdaprov Sumbar dan Bagian Hukum Padang Pariaman.

"Nanti mereka kita undang ke provinsi untuk merapatkan lagi, apa saja kendala yang muncul belakangan,"ujarnya.

Dalam pertemuan dengan Pimpinan Proyek Seksi I Tol Padang-Sicincin PT Hutama Karya, Ramos Pardede mengungkapkan, belakangan dua alat berat yang bekerja dihentikan masyarakat. Mereka yang menghentikan mengaku, lahan mereka yang dimanfaatkan untuk pengerjaan tol belum jelas pembebasannya. Menurutnya untuk pembebasan itu adalah kewenangan dari BPN Padang Pariaman.

"Jadi kami sudah bekerja, tapi alat berat kami dihentikan warga. Mereka mengaku lahan itu adalah milik kaumnya. Sementara namanya tidak masuk dalam daftar penerima ganti rugi yang sudah diukur BPN. Sementara kewenangan pembebasan lahan ini adalah BPN,"katanya.

Disampaikannya, perusahaannya sudah siap untuk bekerja. Untuk itu mereka akan tetap melanjutkan pekerjaan pada lahan yang bebas. Sehingga menjelang tuntas, mereka mengerjakan lahan yang sudah bisa dikerjakan.

Salah seorang warga pemilik lahan Hamardian mempertanyakan langsung pada BPN, mana batas-batas yang akan dibebaskan untuk lahan tol. Termasuk titik koordinat yang akan dibebaskan. Termasuk ketegasan BPN Padang Pariaman menetapkan pemilik lahan. Dengan menetapkan pemilik dalam sertifikat Padang Industri Park yang diberikan garis miring (garing) nama warga.

"Batas-batasnya tidak jelas, apalagi nama sertifikatnya digabungkan. Ini jadi persoalan bagi kami. Kami butuh kepastian, tanah kami kenapa tiba-tiba masuk dalam lahan PIP. Termasuk nama sertifikatnya,"sebutnya.

Mendapati, pertanyaan itu perwakilan BPN Padang Pariaman Vina yang hadir pada kesempatan itu tidak bisa menjawab dan menjelaskannya. Untuk itu, Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit menengahi untuk melanjutkan pertemuan Kamis (14/2).

Lahan tol Padang-Pekanbaru melewati empat kecamatan dan 14 nagari di Padang Paraman. Tol Padangpariaman-Pekanbaru merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 58 Tahun 2017. Groundbreaking dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada Februari 2018 dan ditargetkan selesai pada 2025.

Tol itu dinilai memiliki nilai strategis karena akan mempercepat akses dua provinsi dari awalnya 8-12 jam tergantung kecepatan kendaraan dan kondisi kemacetan jalan menjadi hanya 4 jam bahkan bisa kurang. (Melati)

Previous
« Prev Post

Berita Lain:

Contact Form

Name

Email *

Message *