SUMBAR

Fajar Terkini

Kota Padang

Ada Potensi Suap Pemilihan Rektor PTAIN


Jakarta, fajarsumbar.com - Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, menyebut ada potensi suap dalam pemilihan rektor Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN). Sebab, kini penentu rektor PTAIN terpilih adalah Kemenag RI.

“Oh iya, iya (ada potensi suap dalam pemilihan rektor PTAIN), dan konon kabarnya KPK juga sudah dapat laporan, Ombudsman juga dapat. Enggak tahu saya perkembangannya,” ujar Busyro kepada wartawan di Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Rabu (20/3).

Busyro lantas menyinggung peraturan pemilihan rektor yang dikeluarkan Kemenag RI. Yakni Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 68 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa hasil akhir pemilihan rektor berada di tangan Kemenag.

“Menteri Agama itu ada membikin peraturan calon rektor harus dipilih biasa lewat senat (universitas), tapi intinya di Menteri Agama. Kalau nggak salah, kalau nggak salah. Nanti dicek ya, Menteri agama punya 100% suara,” paparnya.

Skema ini, kata Busyro, sebelumnya pernah diterapkan di Kemendikbud era M Nuh. Kala itu Mendikbud memiliki 35% suara pemilihan rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Busyro menilai skema ini tak pantas diterapkan di perguruan tinggi.

“Nah, jadi cara kayak mengelola korporasi itu tidak logis terjadi di perguruan tinggi, IAIN maupun umum. Oleh karena itu presiden, pertanyaannya tahu enggak kalau menterinya punya aturan kayak gitu,” ujar mantan ketua KPK tersebut dikutip detik com.

“Kalau enggak tahu kebangetan presidennya. Jadi kontrolnya lemah. Tapi kalau sudah tahu, setop cara-cara itu, perintahkan kemudian dibikin aturan seperti yang dulu kala. Wibawa kampus itu dijaga,” sambungnya.

Menurut Busyro, Presiden Jokowi harus mengembalikan skema pemilihan rektor seperti sedia kala, yakni lewat mufakat anggota senat universitas. “Karena kampus itu cirinya komuni tas akademik, freedom, jangan direcokin. Apalagi ada rencana rektor itu nanti SK-nya dari presiden, ingat presiden itu siapapun adalah petugas parpol, siapapun presidennya, apa enggak repot kampus,” tutupnya.

Kepemimpinan cacat
Busyro Muqoddas, mendesak Presiden Jokowi memberhentikan Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menteri Agama (Menag). Alasannya, kepemimpinan Lukman dinilai sudah cacat.

“Itu (korupsi) selalu akan terjadi jika Kementerian Agama tidak dirombak total orangnya maupun manajemennya atau sistemnya,” ujar dia.

“Sehingga langkah konkretnya yang bisa diambil oleh yang paling bertanggungjawab yaitu presiden, berhentikan segera Pak Lukman Hakim (sebagai Menag). Pilih Plt tapi jangan ditunjuk oleh presiden,” sambung Busyro.

Ia menilai Lukman layak diberhentikan oleh presiden. Terlebih belum lama ini KPK berhasil menyita uang sebanyak Rp180 juta dan USD 30 ribu dari laci ruang kerja Menag. Busyro yakin dengan temuan ini kerja Kemenag akan terganggu.
“Bukan dipecat ya, diberhentikan (sehingga) semua proses-proses ke dalam, kepemimpinan bisa lancar, itu. Kalau sekarang kan terganggu, apalagi di ruang kerjanya ditemukan itu,” ujarnya.

“Wibawa Menteri (Lukman) sebagai pejabat tinggi di kementerian itu kan sudah rontok dengan uangnya disegel itu. Sudah, itu faktor kepemimpinan cacat. Kalau cacat ya jangan dipertahankan,” lanjutnya.

Terkait pengganti Lukman, Busyro menyarankan Presiden Jokowi membentuk panitia seleksi (pansel) independen. Pansel tersebut harus berisikan kalangan profesional di bidangnya, tugasnya menggodok nama-nama yang layak menggantikan Lukman.

“Kali ini harus ada terobosan karena Depag (Kamenag) sudah berkali-kali lo (tersandung perkara korupsi), itu berarti kan sudah parah. Lalu caranya bagaimana? Presiden membentuk tim independen,” paparnya.

“Tim assessment independen yang profesional, yang independen, yang imparsial, tidak primordial parpol maupun ormas. Nah, pansel ini kemudian hasilnya disampaikan kepada Presiden, ajukan tiga untuk dipilih satu,” ungkapnya.

Menurut Busyro, Plt pengganti Lukman sebaiknya diambil dari kalangan profesional di luar parpol. Dia khawatir jika Presiden Jokowi menunjuk pengganti Lukman dari kader partai maka tindak korupsi yang sama akan berulang. “Iya (pengganti Lukman harus di luar parpol), jangan ngambil dari organisasi Rommy, jangan. Itu akan potensi mengulang, sama saja,” pungkas Busyro.(*)

Previous
« Prev Post

Berita Lain:

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *