Bawaslu Larang Walinagari dan Bamus jadi Tim Kampanye

Iklan Semua Halaman


iklan halaman depan

Bawaslu Larang Walinagari dan Bamus jadi Tim Kampanye

Sabtu, 02 Maret 2019
Erman Wadison

Pessel, Fajarsumbar.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegaskan unsur pemerintahan nagari tidak boleh terlibat sebagai tim kampanye.

Ketua Bawaslu Pesisir Selatan, Erman Wadison menyampaikan pihaknya kini sedang melakukan pengawasan pada perangkat dan walinagari.

"Karena tahapan Pemilu sudah masuk tahap kampanye," ujarnya di sela-sela Rapat Koordinasi Fasilitasi Pengawasan Pemilu 2019 di Painan, Sabtu (2/3).

Pelarangan keterlibatan perangkat atau walinagari dalam kampany merupakan amanah dari Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasal 280 ayat 2 menyebutkan pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye Pemilu dilarang melibatkan walinagari dan perangkat.

Tak hanya walinagari dan perangkatnya saja, lanjut Erman, Badan Musyawarah (Bamus) juga tidak diperbolehkan jadi tim kempanye.

"Baik itu kampanye calon dari anggota DPRD kabupatn/ dan provinsi. DPR-RI, DPD maupun calon presiden dan wakil presiden," terangnya.

Menurutnya, Bawaslu tidak akan segan memberi sanksi bagi para walinagari, perangkat nagari dan Bamus yang jadi tim atau terlibat kampanye.

Selain dari pengawasan langsung dari Bawaslu, ia berharap adanya bentuk pengawasan partisipatif masyarakat jika menemukan bentuk pelanggaran Pemilu.

Sebab, bentuk pengawasan tersebut telah diatur dalam UU Pemilu dan Peraturan Bawaslu. "Jadi nggak usah takut. Kami pasti akan tindaklanjuti," tutupnya. (tsf)