SUMBAR

Kota Padang

Fajar Terkini

Pemkab Pessel Bakal Koordinasikan Soal Lampara Dasar pada Provinsi

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pesisir Selatan, Andi Syafinal

Pessel, Fajarsumbar.com - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bakal mengoordinasikan maraknya lampara dasar pada Dinas Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Andi Syafinal, mengungkapkan saat ini untuk penindakkan merupakan kewenangan provinsi.

"Totalnya ada 113 unit. Kami telah kirim surat ke provinsi dan Lantamal," ungkapnya didampingi Kepala Bidang Tangkap Afriman Julta pada wartawan di Painan, Senin (4/3).

Seperti diberitakan FajarSumbar.com, hingga kini operasi kapal dengan alat tangkap jenis pukat harimau mini itu kian marak di Kenagarian Punggasan, Linggo Sari Baganti.

Keberadaan mereka mengganggu hasil tangkap nelayan tradisional. Beberapa waktu lalu para nelayan tradisional sempat membakar kapal dengan alat tangkap lampara dasar itu.

Dari kejadian itu, sebagai solusinya, pemerintah kabupaten dan provinsi telah mengalokasikan anggaran hingga Rp5 miliar untuk penggantian seluruh alat tangkap lampara dasar.

Selain itu, juga telah dilakukan rapat antara pemerintah daerah, pemilik kapal yang juga dihadiri pihak Lantamal dan Polres Pesisir Selatan di Painan.

Namun, para pemilik kapal mengingkari hasil rapat. Mereka mau menerima penggantian, tapi tidak mau mengganti alat tangkap.

"Masing-masing kami ganti 10 piece. Mereka menolak . Mereka minta 35 piece sesuai dengan proposalnya. Itu kan tidak mungkin. Anggaran terbatas," sebutnya.

Tak hanya rapat di kantor bupati saja, beberapa waktu lalu pihaknya pun telah menemui pemilik kapal lampara dasar. Namun, masih belum menemui titik temu.

Selain mengoordinasikan dengan dinas provinsi, pemerintah daerah juga bakal meminta pendirian Pos Lantamal di Punggasan.

Dengan demikian, ulasnya, pengawasan lampara dasar di perairan Punggasan bisa terawasi. Pemerintah daerah telah menyediakan lokasinya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Perikanan Sumbar, Yosmeri mengaku telah melakukan penertiban melalui razia. Namun, tidak menemukan satu pun lampara dasar.

Kendati demikian, pihaknya terus melakukan razia satu kali dalam sebulan, jika kedapatan pihaknya tidak segan-segan melakukan proses hukum.
"Mereka memang lihai," ujarnya.

Larangan penggunaan lampara dasar telah diatur dalam Undang-undang (UU) nomor 54 tahun 2009 tentang Perikanan.

Kemudian Peraturan Menteri Kalutan (Permen-KP-RI) nomor 2 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Pukat Hela atau Trol dan Pukat Tarik.

Tak hanya itu, tapi juga dipertegas pada Permen-KP RI nomor 71 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan. (tsf)

Previous
« Prev Post

Berita Lain:

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *