Masyarakat Kinali Demo, Minta Bupati Copot Walinagari dan Camat

Iklan Semua Halaman


Olahraga

Masyarakat Kinali Demo, Minta Bupati Copot Walinagari dan Camat

Jumat, 05 April 2019

Pasbar fajarsumbar.com - Ratusan masyarakat Kinali menggelar aksi demo di halaman kantor bupati Pasaman Barat, Kamis (4/4).

Mereka menuntut Bupati Pasaman Barat agar mencopot Walinagari Kinali dan Camat Kinali. 

"Kami masyarakat Kinali merasa di zholimi, karena dalam hal pelayanan di kantor pemerintahan terendah Pasaman Barat itu tidak netral terhadap sebagian masyarakat tentang pengurusan surat yang menyangkut adat," ujar Ali Akbar Dt Majobasa yang merupakan orator massa dihadapan Seketaris Daerah Pasaman Barat Yudesri.

 Ali Akbar Dt Majobasa melanjutkan, masyarakat Kinali juga menuntut Bupati Pasaman Barat. Agar tegakkan Perda Nomor 6 Tahun 2018 dan segera bubarkan SK Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang dikeluarkan oleh Walinagari Kinali.

Disamping itu masyarakat juga meminta Pemerintah Kabupaten Pasaman mengambil kebijakan yang tegas.

"Ini sudah berlangsung selama satu tahun kami didiskriminasi dalam pelayanan mengurus surat-surat tanah dan surat nikah. Akibat itu sebagian warga tidak bisa berbuat apa-apa," ujarnya.

Dia menilai, Adat di Kinali dipecah dan dibelah dua. Tentunya dengan dipecah maka terjadi dualisme kepemimpinan adat tiap kampung di nagari kinali.

"Ini ada apa seorang walinagari yang menentukan siapa pucuk pimpinan adat kami. Maka dari itu, kami meminta ketegasan kepala pemerintahan daerah Pasaman Barat agar segera mengambil sikap tegas. Jika tidak kami akan kembali melakukan aksi di tanggal 17 April mendatang," ujar orator tersebut lalu disambut riuh para massa demo.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Pasaman Barat, Yudesri menyampaikan akan menindaklanjuti dan menerima aspirasi masyarakat. Namun semua itu butuh proses, akan tetapi besok akan dimulai pemeriksaan terhadap yang bersangkutan oleh Inspektorat dan Asisten Satu Pasaman Barat.

 "Walinagari dan Camat adalah unsur pemerintah terendah kita dari Pemda akan mengambil langkah cepat, inspektorat akan lakukan pemeriksaan terhadap terhadap laporan-laporan yang disampaikan. Asisten 1 akan evaluasi kinerja nagari dan camat tersebut,"jelas Yudesri.

Ia menambahkan, Jika berita tersebut benar pemerintah akan mengambil sikap yang tegas.

"Namun kalau kita ingin memberhenti kan harus sesuai prosedur. hasilnya nanti akan kami sampaikan kepada bapak ibu," tegas Yudesri.

Setelah orasi, sebanyak 8 orang para pemangku adat melakukan audensi. Hasil Audensi pemerintah berjanji akan mengaktifkan KAN yang dipimpin oleh Asrul Yang Dipertuan Kinali dan jajaran ninik mamak. Serta akan mengaktifkan peradilan adat di Pasaman Barat, yang diketuai oleh Anwir Dt Bandaro.

Usai Audensi massa membubarkan diri dengan aman dan tertib. Mereka menjunjung tinggi keputusan yang diambil pemkab dan akan menunggu selama 4 hari kerja, sesuai yang disampaikan oleh Sekdakab Pasbar kepada perwakilan mereka diruang audensi. (Andrizal)