SUMBAR

Kota Padang

Fajar Terkini

Upaya Penurunan Kemiskinan di Pessel Belum Sesuai RPJMD


Pessel, Fajarsumbar - Upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menurunkan angka kemiskinan belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021, pemerintah daerah mematok tingkat kemiskinan 2018 mencapai 7,01 persen.

Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan di negeri berjuluk 'Sejuta Pesona' itu sebesar 7,59 persen, turun dari 8,46 persen di 2016.

"Kalau ada beda data dengan BPS itu biasa. Memang ada beda data. Tapi itu normal," ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Erizon pada wartawan baru-baru ini di Painan.

Ia menjelaskan, terdapat sejumlah faktor penting dalam penanggulangan kemiskinan seperti angka inflasi yang cukup tinggi dan anjloknya sejumlah harga komoditi.

Saat ini, laju inflasi Kabupaten Pesisir Selatan tercatat di atas enam persen. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap daya beli, utamanya warga ekonomi lemah.

Kemudian, anjloknya berbagai harga dari komoditi unggulan seperti karet, crude CPO dan gambir. Bahkan, Eropa mengurangi pembelian minyak sawit Indonesia.

Akibatnya penghasilan masyarakat juga turut berkurang. Sementara, sebagian besar masyarakat merupakan petani. "Faktor eksternal ini pasti berdampak pada kita," tutur Sekda.

Kendati demikian, menurut Sekda saat ini pemerintah daerah sudah memiliki tanggungjawab besar terhadap upaya pemberantasan kemiskinan.

Seluruh kegiatan dan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) prinsipnya untuk menurunkan angka kemiskinan. 

Sebagai contoh, ulas Sekda, membuka konektivitas dengan cara membangun infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan. Dengan demikian distribusi barang menjadi lancar.

Meningkatkan pendidikan masyarakat. Sebab, pendidikan cukup berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di suatu daerah.

Memperluas jaringan irigasi, mengingat besarnya potensi pertanian. Bahkan, tecatat sebagai penyumbang tertinggi dalam PDRB dari sisi lapangan usaha, hingga 41 persen.

Merencanakan pemberian iuran BPJS gratis untuk masyarakat di 2020. Untuk program itu Pemerintah daerah bakal mengalokasikan APBD hingga Rp20 miliar.

Merevitalisasi pasar-pasar tradisional, sehingga lebih representatif. Kondisi yang nyaman diyakini meningkatkan nilai transaksi.

"Di semua negara yang pasarnya bagus, akan meningkatkan daya beli. Itu sudah budaya. Ada korelasi antara fisik pasar dengan daya beli," ujar Sekda. (tsf)

Previous
« Prev Post

Berita Lain:

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *