SUMBAR

Fajar Terkini

Kota Padang

Wabup Mentawai: Petugas di Kominfo Harus Miliki Integritas

Wakil Bupati Kepulauan Mentawai, Kortanius Sabeleake 

Tuapejat, fajarsumbar.com - Wakil Bupati Kepulauan Mentawai, Kortanius Sabeleake meminta aparatur yang ditempatkan pada dinas komunikasi dan informatika (Kominfo) harus memiliki integritas dan intelektul yang baik. Pasalnya saat ini di seluruh Indonesia, termasuk Pemkab Mentawai wajib melaksanakan penerapan pengolahan data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Saya katakan Kominfo adalah sumber informasi, kedepan itu harus ada kantor representatif, harus ada sarana yang lebih representatif, dan juga harus ada orang yang punya integritas yang baik, intelektual yang baik, karena sebagai pengelola data ada yang dikawal disitu, karena data ini ada yang bisa kita transparan dan ada juga tidak,” Kata Kortanius di Tuapejat, Kamis, (4/4).

SPBE yang saat ini dikembangkan pemerintah pusat, kata Kortanius, kedepan diharapkan memaksimalkan sistem kerja di Pemerintahan daerah di seluruh Indonesia dengan tujuan laporan dalam bentuk data bisa dikirim langsung dengan pimpinan daerah atau pusat secara cepat tanpa menunggu waktu lama.

“SPBE kita sangat rendah, baru 1,6 padahal standar SPBE yang baik itu 2,6, maka target kita tahun depan harus sampai disitu, kalau sudah diisi tower-tower BTS kita yang bisa internetan, sehingga kita meminta laporan pertanggung jawaban, laporan evaluasi bisa kita lakukan dengan ITE, jadi kita tidak terlalu banyak menghabiskan uang,” kata Korta.

Dengan demikian adanya SPBE ini, akan menyangkut dengan ITE serta teknologi yang lebih, maka membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dibidang tersebut, untuk Pemerintah Daerah Mentawai perlu meningkatkan SDM terkait SPBE yang nantinya menjadi jembatan tercanggih di bidang Pemerintahan daerah ke Pemerintah pusat.

Sementara Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kepulauan Mentawai, Benny Sinaga menyampaikan hal yang sama terkait pengembangan SPBE di Mentawai, dimana pemerintah pusat mengajak Pemerintah daerah agar sistem ini bisa terwujud.

“SPBE ini ada konsep Government to Government, kemudian Government to Business, seperti e-perizinan, dan sebagainya,” ungkap Benny

Dengan adanya sistem SPBE itu kata Benny, maka perkembangan  pembangunan daerah bisa diketahui oleh masyarakat banyak, kemudian bagaimana hal itu bisa diterima masyarakat, maka dibuat konsep agar bisa cepat diterima masyarakat. (*/st)

Previous
« Prev Post

Berita Lain:

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *