Jelang Keputusan Gugatan Pilpres, Dilarang Keras Unjuk Rasa di MK

Iklan Semua Halaman

iklan halaman depan

Jelang Keputusan Gugatan Pilpres, Dilarang Keras Unjuk Rasa di MK

Rabu, 26 Juni 2019

Jakarta, fajarsumbar.com - Polri melarang keras adanya unjuk rasa di Mahkamah Konstitusi (MK). Secara tegas, Polri menyatakan akan membubarkan massa jika tetap menggelar aksi di gedung MK.

Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Purnomo menyatakan larangan unjuk rasa ini berlaku hingga selesainya pembacaan putusan sengketa Pilpres 2019 pada Kamis (27/6) nanti.

"Kita kan sudah punya protap, tahapan-tahapannya, pada intinya kita melarang kegiatan massa yang berada di depan MK sampai dengan nanti putusan sidang MK. Termasuk juga yang ada di KPU, kecuali memang undangan-undangan yang akan hadir di lokasi. Baik itu di MK maupun di KPU. Kalau memang ada datang, kita mengimbau mereka membubarkan diri, ada tahapan-tahapan dan proses SOP untuk mengantisipasi ini," kata Gatot di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019).

Polri melarang adanya aksi di sejumlah objek vital yang memiliki potensi kerawanan seperti di gedung KPU, Bawaslu, dan kompleks DPR/MPR. Dia mengatakan aksi ini bisa mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Gatot meminta masyarakat untuk memahami kebijakan itu. Polri tidak akan memberi toleransi. Dia mengaku tidak ingin insiden kerusuhan pada 21-22 Mei 2019 terulang.

Polri tak menghendaki bila aksi-aksi nantinya disusupi oknum tertentu sehingga terjadi kerusuhan yang bisa merugikan kepentingan masyarakat banyak.

"Kita ingat ada insiden 21-22. Kita sudah lakukan toleransi, tapi ada pihak tertentu oknum tertentu yang berakhir terjadinya kerusuhan. Itu kan, makanya kita tidak ingin terjadi. Kita mengimbau ke seluruh komponen masyarakat kegiatan seperti di MK dan kegiatan lain itu kan disiarkan langsung oleh teman-teman media. Nonton saja dari rumah. Kegiatan ini kita serahkan sesuai konstitusi ke hakim Mahkamah Konstitusi. Kemudian di KPU berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan SOP tentunya," jelas Gatot.

Hingga hari ini, Polri belum menerima surat permohonan izin untuk keramaian. Polri menyatakan bisa membubarkan aksi bila tak mengantongi surat tanda terima pemberitahuan (STTP).

"Ya, Polda Metro tentunya akan menyampaikan kepada korlap (koordinator lapangan) untuk tidak melaksanakan giat di depan MK, karena dapat mengganggu jalannya persidangan atau tahapan di MK," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, Selasa (25/6).(*)