Kapolres Pessel bakal Selidiki Kasus Karhutla

Iklan Semua Halaman


iklan halaman depan

Kapolres Pessel bakal Selidiki Kasus Karhutla

Selasa, 06 Agustus 2019
Kapolres Kabupaten Pesisir Selatan, AKBP. Fery Herlambang, S.Ik

Pessel, FajarSumbar.com-Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Pesisir Selatan menegaskan bakal menyelidiki kasus kebakaran hutan dan lahan di daerah itu.

Kepala Kepolisian, AKPB. Fery Herlambang menyampaikan telah menginstruksikan pada seluruh Kapolsek untuk memantau adanya kasus kebakaran hutan dan lahan. 

"Laporannya memang belum ada. Tapi kami pasti akan selidiki," ungkap Kapolres pada wartawan di Painan, Selasa (6/8).

Pesisir Selatan masul dalam tiga besar daerah rawan kebakaran hutan dan lahan di Sumbar. Dari 15 kecamatan, lima diantaranya rawan kebakaran hutan dan lahan.

Kelimanya adalah Inderapura, Lunang, Silaut, Ranah IV Hulu dan Basa IV Balai. Pada 2018, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) mencatat 900 Hektare lahan dan hutan yang terbakar.

Sementara Januari-Agustus 2019 terdapat 13 Hektare hutan dan lahan yang terbakar, dari empat titik api yang terpantau satelit. 

Jika terdapat unsur pidana, lanjut Kapolres, pelaku bakal diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. 

Kendati demikian, pihaknya telah melalukan sosialisasi bahaya kebakaran hutan. "Ini kami lakukan melalui Bhabinkambtibmas," tutur Kapolres.

Kepala KPHP, Madrianto, mengakui Pesisir Selatan rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Sebagian besar kebakaran hutan terjadi akibat pembukaan lahan perkebunan.

Hingga kini, pemerintah daerah masih belum membentuk Satgas Karhutla, sesuai amanah Permen LHK nomor P32/LHK/Sekjend/Kum. 1/3/2016 tentang pengendalian Karhutla.

"Karena kebakaran hutan tidak hanya menjadi tanggung jawab dinas kehutanan. Tapi semua pihak ikut di sana," jelasnya. 

Selain itu, meminta pada seluruh perusahaan perkebunan membentuk Berigade Karhutla. Karena merupakan sebuah kewajiban bagi mereka. 

Sebab dampak kebakaran tak hanya dirasakan masyarakat sekitar hutan itu saja. Akan tetapi berdampak negatif pada semua pihak.

Sebagai antisipasi, tambahnya, saat ini KPHP terus memperkuat sarana dan prasarana Karhutla. Kemudian membuat Posko Krisis Karhutla. 

"Ini perlu juga perhatian Pemkab, agar perusahaan perkebunan membentuk Satgas Karhutla. Selama ini yang peduli itu Polres dan Kodim 0311 Pesisir Selatan," tutupnya. (tsf)