Kejari Pessel Musnahkan 33 Kg Ganja dan 70 Gram Sabu

Iklan Semua Halaman

iklan halaman depan

Kejari Pessel Musnahkan 33 Kg Ganja dan 70 Gram Sabu

Rabu, 07 Agustus 2019
Kejari dan Pessel, bakar ganja dan sabu

Pessel, FajarSumbar
- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumbar memusnahkan 33,78 Kilogram ganja dan 70,28 Gram sabu.


Kepala Kejaksaan Negeri, Yeni Puspita mengungkapkan barang bukti itu merupakan hasil perkara pidana penyalahgunaan dan peredaran narkoba selama periode Januari-Juli 2019.

"Itu perintah pengadilan. Karena dia telah memiliki kekuatan hukum tetap," ungkapnya pada Tagar di sela-sela pemusnahan barang bukti di Painan, Rabu (7/8).

Pemusnahan dihadiri Kepala Kepolisian Resor Pesisir Selatan, Fery Herlambang, S.Ik. Kepala Dinas Kesehatan, Satria Wibawa, Asisten I Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Muskamal.

Direktur Rumah Sakit Umum Pratama Tapan, drg. Asrul. Perwakilan Komando Distrik Miiter (Kodim) 0311 Pesisir Selatan dan perwakilan siswa Sekolah Menengah Atas di Painan. 

Selain narkoba, Kejaksaan Negeri pihaknya juga memusnahkan obat-obatan sitaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Sumbar di Kecamatan Basa IV Balai.

Untuk tahun ini, lanjut Yeni, jumlah narkoba dan obat-obatan yang dimusnahkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Bahkan, dari jumlah perkara pun terkonfirmasi  mengalami peningkatan. "Sampai semester I tahun ini saja sudah 50 perkara. Kalau jumlah tahun lalu persisnya lupa saya," tuturnya.

Menurutnya, peningkatan kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Pesisir Selatan butuh perhatian serius dari pemerintah daerah. 

Sementara, pembentukkan Badan Nasional Narkotika Kabupaten (BNNK) Pesisir Selatan masih terganjal moratorium dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kepala Bagian Kesbangpol, Edi Dharma Putra menyampaikan, alasan moratorium adalah efisiensi. Sebab, gaji dan operasional dua tahun pertama ditanggung pemerintah pusat.

"Jadi, kita disuruh memanfaatkan BNNK yang ada saja dulu. Yang kena moratorium bukan kita saja, tapi 70 kabupaten di Indonesia," jelasnya.

Pesisir Selatan sebelumnya mengusulkan pembentukkan BNNK sejak 2017. Sebagai kesiapan, pemerintah daerah telah menyiapkan kantor dan anggaran operasional.

"Mudah-mudahan di 2020 terealisasi. Kita sudah koordinasi. BNNK memang sangat kita butuhkan," tutupnya. (tsf)