Ketua Komisi IV DPRD Pessel Minta Pimpinan Dewan Gelar Sidang Terbuka Soal Sengkarut RSUD M. Zein

Iklan Semua Halaman

iklan halaman depan

Ketua Komisi IV DPRD Pessel Minta Pimpinan Dewan Gelar Sidang Terbuka Soal Sengkarut RSUD M. Zein

Jumat, 09 Agustus 2019
Anggota Pansus DPRD Pessel saat meninjau lokasi pembangunan gedung baru RSUD M. Zein di Kabun Taranak

Pessel, FajarSumbar - Ketua Komisi IV DPRD Pesisir Selatan, Marwan Anas meminta pimpinan dewan menggelar sidang terbuka soal sengkarut pembangunan gedung baru RSUD M. Zein Painan.

"Antara Hendrajoni dan Nasrul Abit. Biar jelas persoalannya," ungkap politisi Partai Persatuan Pembangunan itu pada wartawan melalui telponnya di Padang, Jumat (9/8).

Seperti diberitakan, Nasrul Abit menyatakan siap untuk menghadiri jika DPRD Pesisir Selatan mengundangnya untuk sidang terbuka.

Dalam sidang terbuka, mantan Bupati Pesisir Selatan itu mengaku bakal membeberkan semua fakta soal pembangunan gedung RSUD M Zein di Kabun Taranak Kecamatan IV Jurai.

Ia juga meminta bupati, tokoh masyarakat dan ninik mamak Painan, anggota DPRD periode itu, Sekretaris Daerah, kepala OPD terkait dan BPKP untuk datang dalam sidang terbuka itu.

Penyelenggaraan sidang terbuka itu, lanjut Marwan, harus menjadi prioritas dewan. Baik yang saat ini, maupun periode 2019-2024.
"Jika tidak, yang rugi itu daerah, khususnya masyarakat," terangnya.

Pembangunan gedung RSUD M. Zein Painan di Kabun Taranak berdasarkan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2014 tentang Pinjaman Pemerintah Daerah Pada PIP.

Dalam Perda, pemerintah daerah mengakses pembiayaan Rp99 miliar. Dari total dana itu, Rp96 miliar digunakan untuk pembangunan fisik gedung.

Sedangkan yang Rp3 miliar lainnya sebagai pengadaan peralatan kesehatan. Hingga kini, pemerintah daerah baru mencairkan pinjaman bertenor lima tahun dan bunga 5 persen sebesar Rp33 miliar.

Kendati demikian, lanjut Marwan, Bupati Hendrajoni sebelumnya  pernah mengirim surat pada pimpinan dewan terkait rencana penghentian sementara pembangunan.

Secara terpisah, Bupati Hedrajoni menilai proyek yang telah mencapai 70 persen itu tidak memiliki dokumen Amdal. Kemudian konstruksi bangunan tidak sesuai ketentuan.

Di awal pemeriksaan ditemukan kejanggalan pada konstruksi jaring laba-laba yang sudah miring. Selain itu, rumah sakit di puncak bukit tidak wajar.

"Idealnya sebelum dibangun, mesti ada semacam pertimbangan dulu. Tapi, mau bagaimana lagi, semuanya sudah dilaksanakan," tuturnya.

Ia juga menegaskan tidak akan ada lanjutan pembangunan sebelum adanya hasil audit dari BPKP. Menurutnya, tim audit terkesan lamban.

Buktinya, sudah dua tahun lebih hasil audit masih belum keluar. Padahal, BPKP dulunya berjanji hasil akan keluar 45 hari setelah proses dimulai.

Namun sudah dua tahun berjalan, masih belum ada hasilnya. "Saya sudah telpon pejabatnya. Pokoknya nggak ada kelanjutan sebelum hasil audit keluar. Sebab, bupati sebelumnya sudah melakukan kebijakan yang salah," tutupnya. (tsf)