Ketua Komisi IV DPRD Pessel Tegaskan Pengehentian Proyek RSUD M. Zein Harus Melalui Perda

Iklan Semua Halaman


iklan halaman depan


Ketua Komisi IV DPRD Pessel Tegaskan Pengehentian Proyek RSUD M. Zein Harus Melalui Perda

Kamis, 08 Agustus 2019
Ketua Komisi, Marwan Anas 

Pessel, FajarSumbar.com - Komisi IV DPRD Kabupaten Pesisir Selatan menegaskan, penghentian pembangunan gedung baru RSUD M. Zein di Kabun Taranak harus melalui Peraturan Derah (Perda).

Ketua Komisi, Marwan Anas menyampaikan pemerintah tidak bisa menghentikan kegiatan secara sepihak. Sebab, rencana pembangunan telah tertuang dalam Perda yang disepakati antara Bupati Nasrul Abit dan DPRD. 

"Jadi, kalau memang menghentikan, harus cabut dicabut dulu Perdanya," ujar Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu pada wartawan di Painan, Kamis (9/8).

Pembangunan gedung RSUD M. Zein Painan di Kabun Taranak berdasarkan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2014 tentang Pinjaman Pemerintah Daerah Pada PIP.

Dalam Perda, pemerintah daerah mengakses pembiayaan Rp99 miliar. Dari total dana itu, Rp96 miliar digunakan untuk pembangunan fisik gedung.

Sedangkan yang Rp3 miliar lainnya sebagai pengadaan peralatan kesehatan. Hingga kini, pemerintah daerah baru mencairkan pinjaman bertenor lima tahun dan bunga 5 persen sebesar Rp33 miliar. 

Kendati demikian, lanjut Marwan, Bupati Hendrajoni sebelumnya  pernah mengirim surat pada pimpinan dewan terkait rencana penghentian sementara pembangunan.

"Ya, itu memang pernah. Tapi kelanjutannya seperti apa, saya kurang tau juga. Dulu saya belum di komisi IV," tuturnya.

Karenanya, ia mendesak pemerintah daerah heurs segera memastikan pada Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait hasil audit investigasi.

Jika tidak, bakal menimbulkan kerugian makin besar. Betapa tidak, meski proyek tidak lanjut, namun daerah tetap membayar cicilan dan bunga hutang sebesar Rp9,2 miliar tiap tahun. 

"Salah atau benarnya proyek itu, yang pasti BPKP kini turut bertanggungjawab. Karena sudah terlalu lama terbengkalai," tuturnya. 

Secara terpisah, Bupati Hedrajoni menilai proyek yang telah mencapai 70 persen itu tidak memiliki dokumen Amdal. Kemudian konstruksi bangunan tidak sesuai ketentuan. 

Di awal pemeriksaan ditemukan kejanggalan pada konstruksi jaring laba-laba yang sudah miring. Selain itu, rumah sakit di puncak bukit tidak wajar. 

"Idealnya sebelum dibangun, mesti ada semacam pertimbangan dulu. Tapi, mau bagaimana lagi, semuanya sudah dilaksanakan," tuturnya. 

Ia juga menegaskan tidak akan ada lanjutan pembangunan sebelum adanya hasil audit dari BPKP. Menurutnya, tim audit terkesan lamban.

Buktinya, sudah dua tahun lebih hasil audit masih belum keluar. Padahal, BPKP dulunya berjanji hasil akan keluar 45 hari setelah proses dimulai.

Namun sudah dua tahun berjalan, masih belum ada hasilnya. "Saya sudah telpon pejabatnya. Pokoknya nggak ada kelanjutan sebelum hasil audit keluar. Sebab, bupati sebelumnya sudah melakukan kebijakan yang salah," tutupnya. (tsf)