Mendagri Evaluasi Pilkada Serentak, Ini Masalahnya

Iklan Semua Halaman


iklan halaman depan

Mendagri Evaluasi Pilkada Serentak, Ini Masalahnya

Jumat, 02 Agustus 2019
Plt. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik

Padang, fajarsumbar.com - Banyak aduan warga yang tidak bisa menyalurkan hak pilihnya pada pilkada serentak menjadi catatan tersendiri bagi Kementerian Dalam Negeri.

Plt. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik mengatakan prinsipnya warga negara (WN) diberi kesempatan menyalurkan hak suaranya dan ada proses yang harus dilalui.

Menurut Akmal Malik persoalan warga yang tidak bisa memilih itu berkaitan dengan mekanisme yang menjadi ketentuan KPU.

"Tetapi secara prinsip yang kami tangkap bahwa hak warga negara yang sah disemua kota itu harus diberi kesempatan untuk menyampaikan hak pilihnya.tapikan prosesnya macam2 apakah mereka terdaftar di DPT atau tidak," kata Akmal Malik, Jumat (2/8).

Akmal Malik mejelaskan proses yg dilalui itu adalah warga yg hendak memilih harus terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) jika belum, setidaknya melakukan perekaman e-KTP sehingga saat pencoblosan bisa membawa e-KTP tersebut beserta Kartu Keluarga (KK).

"Kalau mereka tidak terdaftar di DPT dia sudah merekam e-KTP atau tidak. Kalau dia belum terdaftar dan belum merekam bisa mengunakan e-KTP, tapi lupa membawa KK nya untuk membuktikan dia tinggal dimana. Banyak tapi akan kami catat,yang prinsipnya adalah jangan sampai warga itu kehilangan hak politiknya," jelasnya.

Untuk itu, Mendagri akan membahas pelaksanaan pilkada serentak yang telah berlangsung bersama KPU untuk persiapan menghadapi pilkada tersebut.

"Ya, tadi banyak (catatan --red ) akan kami bahas juga dengan KPU," katanya. (anjang)