Perhatian Pemerintah Minim, Nagari Sungai Kunyit Barat, Solsel Tertinggal

Iklan Semua Halaman


iklan halaman depan

Perhatian Pemerintah Minim, Nagari Sungai Kunyit Barat, Solsel Tertinggal

Selasa, 13 Agustus 2019
Wali Nagari Sungai Kunyit Barat, SBJ Doni Fitra

Solsel, fajarsumbar.com - Masih minimnya pembangunan infrastruktur fisik di Kenagarian Sungai Kunyit Barat (SKB), Kecamatan Sangir Balai Janggo, menyebabkan daerah pelosok tersebut belum cepat berkembang dengan baik.

Di tahun 2019 ini, sekitar Rp2,1 miliar angaran Dana Desa (DD), dan Anggaran Dana Alokasi Desa (ADD) dikuncurkan untuk penyediaan kegiatan pembangunan di nagari yang memiliki wisata alam Goa Batu Kapal (GBK) itu.

"Rp2,1 miliar tahun ini kita mamfaatkan untuk pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, infratruktur fisik, pembinaan masyarakat dan belanja nagari," ungkap Wali Nagari Sungai Kunyit Barat, Doni Fitra kepada Padang Media, Selasa (13/8).

Aspek pembangunan tersebut sama pentingnya untuk perkembangan dan kemajuan nagari ke depan.

Untuk bidang pendidikan sendiri nagari menganggarkan Rp68.450.000, dengan rincian kegiatan berupa penyelenggaraan PAUD, TK, TPA,TKA, TPQ dan madrasyah non formal milik nagari atau desa. Termasuk belanja sarana PAUD dalam bentuk belanja barang dan jasa.

Apalagi bidang kesehatan, anggaran pengelenggaraan pos kesehatan desa,  polindes milik desa. Mulai pengadaan obat, insentif petugas, KB, serta makanan tambahan balita, kelas ibu hamil, lansia dan lainnya juga dianggarkan Rp46.100.000.

"Dukungan anggaran pendidikan non formal dan penyediaan kesehatan warga sangat penting. Selain pembentukan karakter anak nagari, juga bentuk penyelematan masyarakat dari gejala gizi buruk di daerah pelosok ini," tandasnya.

Kemudian program pengembangan pembangunan fisik desa, kata Doni, dalam melepaskan daerah dari belenggu terisolasi melalui bidang pekerjaan umum dan penataan ruang nagari.

Sebesar Rp535.143.000 direalisasikan untuk kegiatan fisik pemeliharaan pemekaman atau situs sejarah daerah Rp150 juta, pengerasan jalan usaha tani Rp533.643.000.

Apalagi saat ini terjadi krisis air bersih, pihak nagari pun menguncurkan Rp224.163.000 untuk pembangunan sumber air bersih dan peningkatan sanitasi bagi masyarakat nagari melalui bidang kawasan pemukiman nagari.

"Pembangunan skala prioritas ini sangat penting bagi masyarakat nagari, apalagi dalam penyediaan air bersih disaat warga kami tengah mengalami krisis air," ungkapnya.

Melalui bidang pembinaan masyarakat juga dikuncurkan Rp125.325.750, seperti pembinaan group kesenian dan kebudayaan nagari, penyelenggaraan festival kesenian, adat, budaya dan keagamaan.

Serta rehabilitasi rumah adat atau tempat keagamaan, anggaran dana kepemudaan dam kegiatan olahrga tingkat nagari, pengiriman kontingen kelemudaan dan olahraga sebagai wakil nagari nantinya.

"Kita juga membina lembaga adat, LKMD, LPML, LPMD, dan pembinaan PKK nagari dan jorong," ulasnya.

Bidang pemberdayaan masyarakat Rp228.019.385, untuk penunjang sektor pertanian dan peternakan masyarakat dalam skala kecil.

"Kita juga membekali pelatihan dan penyuluhan permberdayaan perempuan dan pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif di nagari dengan anggaran Rp99.019.385," kupas Doni.

Anggaran lainnya untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan nagari Rp965.367.226, seperti kegiatan belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintahan nagari.

Belanja pegawai dan tunjangan bagi perangkat nagari, penyediaan jaminan sosial wali nagari dan perangkatnya, ATK, makan minum, pakaian seragam,  dan honorer staf nagari. Dan penyusunan, pendataan dan pemuktahiran profil nagari dan lainnya.

"Penyediaan aset perkantoran Rp12.500.000 dan peningkatan gedung aula kantor nagari Rp90 juta," paparnya.

Sementara, Camat Sangir Balai Janggo, Muslim mengatakan, agar wali nagari di kecamatan yang ia pimpin untuk selalu terbuka dalam penggunaan dana desa dan dana alokasi desa ke publik.

Serta tidak diinginkan terjadinya kegiatan fiktif, atau pembangunan asal-asalan di kenagarian masing-masing.

"Kita tak ingin wali nagari harus berhadapan dengan hukum, ketika penggunaan dana desa tak sesuai aturan," imbaunya. (Hendrivon)