Perumahan Makin Banyak, SDN 21 Batang Anai Kewalahan Terima Murid Baru

Iklan Semua Halaman


iklan halaman depan

Perumahan Makin Banyak, SDN 21 Batang Anai Kewalahan Terima Murid Baru

Jumat, 02 Agustus 2019
Anggota DPD RI Leonardy Harmainy berbicang seriua dengan kepala sekolah dan guru SD 21 Batang Anai

Batang Anai, fajarsumbar.com – Makin banyaknya komplek perumahan yang hadir di Nagari Ketaping dan sekitarnya, membuat panitia penerimaan peserta didik baru (PPDB) SD Negeri 21 Batang Anai kewalahan.  Dengan menerapkan sistem zonasi secara ketat saja mereka sudah harus membuat kelas I dan kelas II menjadi kelas parallel.

Panitia harus menerima empat rombel dengan jumlah anak per rombel 92 orang. Mereka ini terpilih dari 101 peminat.

“Peserta didik yang berkeinginan mendaftar ke SDN 21 Batang Anai cukup banyak. Tapi mereka dibatasi oleh zonasi. Dalam zonasi saja ada 101 murid dan yang bisa diterima sesuai daya tampung sekolah adalah 92 orang. Alhamdulillah PPDB berjalan lancar dan sukses,” ujar Kepala Sekolah Ratnawilis S.Pd.

Dikatakan Ratnawilis mereka harus menambah dua lokal baru agar orang tua murid tidak berdemo jika anaknya tak bisa diterima di sekolah itu. Sekolah bisa diserbu masyarakat seperti tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, kata Ratnawilis empat lokal kelas I ini pun masih kurang.
Makanya Ratnawilis sangat bahagia dengan kedatangan Senator asal Sumatera Barat, H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH. Dia bisa menyampaikan aspirasinya kepada Anggota Komite III DPD itu.

Ratnawilis beserta wakil, guru dan komite sudah sampai pada kesimpulan, mau-tak mau daya tampung sekolah harus ditambah.

Caranya dengan membangun gedung baru. Keberadaan 3 lokal yang berumur puluhan tahun, sejak 1970-an. Tonggaknya saja masih kayu dan dindingnya terbuat dari kawat yang diplester.

Ini menambah kekhawatiran kian berkurangnya daya tampung sekolah bila tak ada revitalisasi.

Ditegaskannya, pihak sekolah didukung komite berkeinginan untuk merehabnya dengan dana BOS dan lainnya, tapi tukang berkata lain. Bangunan itu tidak mungkin direhab sebagian-sebagian, bisa rubuh semuanya.

Dia pun bisa mengadukan perihal perlunya pengangkatan guru baru untuk menjamin ketersediaan guru di sekolah itu. Pada 2024 nanti, tidak ada satu ASN/PNS pun di SD tersebut. Kini saja kekurangan guru disiasati dengan mengangkat guru sukarela. Sekolah yang menyediakan pengganti uang lelah mereka. Mereka bersyukur, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menganggarkan insentif buat guru sukarela ini masing-masingnya Rp500.000.

Soal guru honor, di SD yang dipimpinnya ada yang berkualifikasi K2 yang hingga kini belum mendapat peluang untuk diangkat menjadi PNS. Harapan mereka pun menipis seiring dekatnya batas usia minimal.

“Saya menyampaikan aspirasi guru-guru yang masih berstatus honor/tenaga sukarela di sekolah ini kepada Bapak. Siapa tahu dengan perjuangan DPD RI, semua bisa diangkat,” harapnya.

Kondisi tersebut dibenarkan oleh Ketua Komite SD Negeri 21 Batang Anai A Dt Maharajo Kayo Batuah, S.Sos. Warga sekitar sekolah yang di Korong Talao Mundam semakin banyak yang usia sekolah. Pertambahan jumlah penduduk dipicu oleh banyaknya hadir komplek perumahan di sekitar sekolah.

Mereka rata-rata masih muda, dalam usia subur, dan punya anak usia wajib belajar. Salah satu cara untuk menyiasatinya adalah menambah ruang kelas baru. Tak mungkin menambah ruang secara horizontal karena keterbatasan lahan.

Oleh Leonardy, kepala sekolah dan komite disarankan untuk mengajukan bantuan revitalisasi sekolah ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Buat desain dan rancangan biayanya. Surat permohonan ke kementerian itu yang difotokan dan dikirimkan ke whatsapp saya,” ujar Senator yang terpilih lagi menjadi Anggota DPD RI periode 2019-2024 itu.
Leonardy mendukung kebijakan sekolah dan komite untuk membuka lokal tambahan demi memenuhi daya tampung sekolah. Dia menyatakan akan berupaya memfasilitasi jika permohonan itu telah dikirimkan ke kementerian terkait.
Perihal guru honor, pengangkatan guru beserta anggaran pendidikan, telah berulangkali dilakukan. DPD RI pun telah mendesak pemerintah. “Semoga saja dalam waktu dekat bisa direalisasikan,” pungkasnya. (*)